Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 47
Ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi dari SE pembayaran THR tersebut. Pertama, perusahaan
akan memenuhi kewajiban mereka untuk membayar THR paling lambat H-7. Kedua, terdapat
kelompok perusahaan yang akan membayar THR dari H-7 hingga H-1, serta Ketiga, perusahaan
yang bahkan setelah lebaran belum tentu bisa membayar THR,
"Yang ketiga ini penting untuk mendapatkan pengawasan dan pencermatan," tambahnya.
Untuk itu, Ombudsman meminta Dinas Ketenagakerjaan di provinsi melakukan fungsi
pengawasan dan memantau proses dialog yang berlangsung antara perusahaan dan serikat
pekerja bila perusahaan mengailkan ketidakmampuan untuk membayar THR tahun 2021. Ini
untuk memastikan keputusan yang ditetapkan tidak sepihak.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk Posko THR yang bisa
dimanfaatkan untuk melakukan konsultasi dan pemberitahuan bagi perusahaan terkait
pembayaran THR serta pengaduan bagi para pekerja yang perusahaannya tidak membayarkan
THR atau membayarkan secara terlambat.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan SE pembayaran THR untuk tahun ini sudah
sangat tegas karena tidak memberi ruang bagi perusahaan untuk mencicil THR seperti tahun
lalu. "Ketentuannya adalah THR dibayarkan perusahaan paling lambat H-1," iyar dia.
Lidya Yuniartha Panjaitan
46
