Page 407 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 407

SERIKAT BURUH MINTA INSTRUKSI PEMBAYARAN THR DISIKAPI SERIUS
              PENGUSAHA
              Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (  KSPI  )  Said  Iqbal  mengapresiasi  sikap
              pemerintah yang menegaskan bahwa THR 2021 wajib dibayarkan H-7 sebelum hari raya dan
              tidak dicicil.

              Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/VI/2021
              tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/
              Buruh di Perusahaan.

              "Isi Surat Edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
              Covid-19.  Di  mana  nilai  THR  dan  sistem  pembayarannya  harus  dirundingkan  secara  bipartit
              dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahan tidak ada serikat pekerja,"
              kata Said Iqbal, Senin (12/4/2021).

              "Dalam  perundingan  itu,  perusahaan  yang  terdampak  Covid-19,  wajib  membuktikan
              ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
              yang transparam," lanjutnya.

              Namun demikian, tegas Said Iqbal, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan
              untuk tidak membayar THR.

              Bagi  pengusaha  yang  tidak  mampu,  paling  lambat  H-1  sebelum  hari  raya  harus  sudah
              menyelesaikan pembayaran THR.

              KSPI dan buruh Indonesia meminta Kemnaker untuk bersikap tegas dalam penegakkan aturan
              sebagaimana isi Surat Edaran Menaker.

              "Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember
              tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020,"
              tegasnya.

              KSPI  juga  mendesak  Menaker  untuk  meningkatkan  peran  posko  THR-nya  dengan  pro  aktif
              melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar THR 2021
              atau belum. Sehingga surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak law enforcement. Tidak
              hanya rule of the game saja.

              "THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Bahkan diperkirakan
              akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar, yakni Rp 230 T atau 10 persen
              dari APBN. Sungguh besar nilainya," katanya.























                                                           406
   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412