Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2021
P. 20
Judul 7 Alasan Kenapa RUU Perlindungan PRT Harus Disahkan
Nama Media tempo.co
Newstrend Perlindungan PRT
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1472928/7-alasan-kenapa-ruu-
perlindungan-prt-harus-disahkan
Jurnalis Egi Adyatama
Tanggal 2021-06-16 06:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Theresia Iswarini (Komisioner Komnas Perempuan) Akibat itu semua, PRT tak dapat
menikmati kondisi kerja yang layak, tereksklusi dari jaminan sosial , upah rendah, tidak ada
batasan jam kerja, mekanisme pengupahan yang tak jelas, tidak ada perlindungan K3
positive - Lita Anggraeni (Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah
Tangga (Jala PRT)) Untuk menjamin perlindungan dan meningkatkan kualitas hidup, Pekerja
Rumah Tangga berhak atas pendidikan dan pelatihan
negative - Theresia Iswarini (Komisioner Komnas Perempuan) Kebanyakan itu mereka kontrak
kerja langsung dengan pemberi kerja. Jadi gak ada standarisasinya
Ringkasan
Nasib Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ( RUU Perlindungan
PRT ) masih juga digantungkan. Padahal, RUU ini dinilai memiliki urgensi yang besar sebagai
payung hukum para PRT yang kerap mendapat diskriminasi hingga kekerasan. Komisioner
Komnas Perempuan, Theresia Iswarini mengatakan kebanyakan PRT ini adalah perempuan.
Mereka juga sering menerima perlakuan tidak adil hingga marginalisasi. Hal ini tak terlepas dari
peraturan perundangan-undangan tentang PRT belum komprehensif.
7 ALASAN KENAPA RUU PERLINDUNGAN PRT HARUS DISAHKAN
Nasib Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ( RUU Perlindungan
PRT ) masih juga digantungkan. Padahal, RUU ini dinilai memiliki urgensi yang besar sebagai
payung hukum para PRT yang kerap mendapat diskriminasi hingga kekerasan.
Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini mengatakan kebanyakan PRT ini adalah
perempuan. Mereka juga sering menerima perlakuan tidak adil hingga marginalisasi. Hal ini tak
terlepas dari peraturan perundangan-undangan tentang PRT belum komprehensif.
19
