Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2021

"Akibat itu semua, PRT tak dapat menikmati kondisi kerja yang layak, tereksklusi dari jaminan
sosial , upah rendah, tidak ada batasan jam kerja, mekanisme pengupahan yang tak jelas, tidak
ada perlindungan K3," kata Theresia, kepada Tempo pada Kamis, 10 Juni 2021.

Padahal, dari data International Labour Organization (ILO) pada 2015, jumlah PRT di Indonesia
mencapai 2,4 juta orang dan diperkirakan terus tumbuh. Data Jala PRT pada 2010
memperkirakan bahwa ada lebih dari 10 juta PRT di Indonesia.

Theresia mengatakan apa yang dilakukan PRT tak hanya berdampak positif pada ekonomi
mereka saja, namun juga para pemberi kerja. Ironisnya, hal ini diiringi dengan banyak kasus di
antara para PRT dengan pemberi kerja.

Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Lita
Anggraeni mengatakan RUU ini akan membuat PRT diakui sebagai pekerja. Hak-hak dasar dan
kesejahteraan PRT akan ikut dipertimbangkan dalam RUU ini. "Untuk menjamin perlindungan
dan meningkatkan kualitas hidup, Pekerja Rumah Tangga berhak atas pendidikan dan pelatihan,"
kata Lita.

Berikut tujuh alasan kenapa RUU ini harus segera disahkan

1. Kategori PRT

Menurut Lita, keuntungan pertama jika RUU ini disahkan adalah akan penggolongan PRT ke
dalam dua kelompok. Yakni PRT paruh waktu dan penuh waktu. Karena lingkup kerja PRT yang
luas, kategorisasi PRT juga bisa didasarkan pada waktu kerja dan beban kerja.

2. Syarat dan Kondisi Kerja

RUU PPRT ini nantinya juga akan mengatur perjanjian kerja yang lebih berkekuatan hukum,
antara pemberi kerja dengan PRT. Mulai dari upah, tunjangan hari raya (THR), waktu kerja,
istirahat mingguan, cuti, pelatihan, hingga usia kerja akan ikut diatur.

"Kebanyakan itu mereka kontrak kerja langsung dengan pemberi kerja. Jadi gak ada
standarisasinya," kata Theresia Iswarini dari Komnas Perempuan.

3. Pendidikan dan Pelatihan bagi PRT

RUU ini nantinya juga akan mengatur agar PRT mendapat pendidikan dan pelatihan sebelum
bekerja. Selain pendidikan tentang pekerjaannya, mereka juga akan dididik untuk meningkatkan
kesadaran dan pengetahuan yang berbasiskan perlindungan.

Pendidikan dan pelatihan ini akan dilakukan secara gratis melalui Balai Latihan Kerja yang
difasilitasi oleh Pemerintah. Tiap calon PRT, bisa mengakses fasilitas ini di wilayah asal ataupun
di wilayah kerja.

4. Penyelesaian Perselisihan

Nantinya, akan ada dua opsi dalam penyelesaian perselisihan PRT. Pertama lewat musyawarah,
dan kedua lewat mediasi. PRT juga akan diperbolehkan untuk bergabung dengan serikat pekerja,
baik sebagai anggota maupun pengurus.
5. Pengawasan

Untuk menjamin perlindungan PRT, nantinya RUU akan mengatur kewenangan dari Dinas atau
Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Ketenagakerjaan. Mereka juga akan dibantu oleh pihak
RT/RW setempat.

20