Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2021
P. 23
Judul Kemenko Perekonomian Sebut Revisi PP Zat Adiktif Tak Urgen, Industri
Tembakau Lebih Penting
Nama Media bisnis.com
Newstrend Penolakan Revisi PP 109/2012
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210616/257/1406009/kemenko-
perekonomian-sebut-revisi-pp-zat-adiktif-tak-urgen-industri-tembakau-
lebih-penting
Jurnalis Ipak Ayu
Tanggal 2021-06-16 06:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Atong Soekirman (Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator
bidang Perekonomian) Jadi tidak perlu revisi PP109/2012 ini dilanjutkan, karena memang industri
kita, khususnya industri hasil tembakau (IHT) yang adalah industri padat karya ada beberapa
yang menggunakan banyak tenaga kerja
negative - Atong Soekirman (Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator
bidang Perekonomian) Karena ada berbagai persepsi tadi, industri revenue , pajak untuk
pembangunan, isu kesehatan, isu petani tembakau ini, kami di Kemenko Perekonomian tidak
memandang ini urgen
negative - Atong Soekirman (Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator
bidang Perekonomian) Jadi pro dan kontranya cukup tinggi tetapi karena kondisi pandemi dan
upaya pemerintah ini sedang pemulihan ekonomi nasional kami di Kemenko Ekon memandang
masih belum urgen untuk merevisi PP109 ini
Ringkasan
Pemerintah menilai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan
Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan tidak mendesak
dilakukan. Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator bidang
Perekonomian Atong Soekirman mengatakan hal ini dikarenakan pemerintah saat ini tengah
fokus untuk memulihan ekonomi nasional dari dampak Pandemi Covid-19. "Jadi tidak perlu revisi
PP109/2012 ini dilanjutkan, karena memang industri kita, khususnya industri hasil tembakau
(IHT) yang adalah industri padat karya ada beberapa yang menggunakan banyak tenaga kerja,"
katanya melalui siaran pers, Rabu (16/6/2021).
22
