Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 145
Judul Pemerintah dan DPR Hapus Ketentuan Upah Minimum di RUU Cipta
Kerja
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/09/28/pemerintah-dan-dpr-
hapus-ketentuan-upah-minimum-di-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Sanusi
Tanggal 2020-09-28 16:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Berdasarkan hasil keputusan tripartit,
menyepakati upah minimum padat karya dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja , saya ingin
menegaskan ini kabar baik dan harapan bagi pekerja dan serikat pekerja
positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko
Perekonomian) Tetap komitmen pada tripartit, jadi dihapus
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Upah minimum kabupaten tetap
dipertahankan dalam undang-undang existing dengan persayratan tertentu, karena itu ada
persyaratan tertentu maka akan tetap dibahas
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko
Perekonomian) Basis upah minimum di provinsi dan bisa ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota
dengan syarat tertentu. Upah UMKM tersendiri dan tidak bisa diatur di dalam upah yang untuk
diatas UMKM
Ringkasan
Pembahasan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja masih berlanjut
di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Terkini, Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat untuk tidak memasukkan ketentuan mengenai
upah minimum padat karya di dalam RUU tersebut.
PEMERINTAH DAN DPR HAPUS KETENTUAN UPAH MINIMUM DI RUU CIPTA KERJA
JAKARTA - Pembahasan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja
masih berlanjut di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
144
