Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 146
Terkini, Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat untuk tidak memasukkan ketentuan mengenai
upah minimum padat karya di dalam RUU tersebut.
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, keputusan tersebut merupakan kabar
baik sekaligus bagi pekerja dan serikat pekerja.
"Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati upah minimum padat karya dikeluarkan
dari RUU Cipta Kerja , saya ingin menegaskan ini kabar baik dan harapan bagi pekerja dan
serikat pekerja," jelas Supraptman seperti dikutip Kompas.com dari laman Facebook resmi Baleg
DPR RI, Senin (28/9/2020).
Sementara itu Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko
Perekonomian Elen Setiadi menegaskan, pemerintah konsisten pada kesepakatan yang dicapai
dalam pertemuan antara pemerintah, pengusaha yakni Kamar Dagang dan Idustri (Kadin)
Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait penghapusan ketentuan upah
minimum padat karya di dalam RUU Cipta Kerja .
"Tetap komitmen pada tripartit, jadi dihapus," ujar dia dalam kesempatan yang sama.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan, pasal mengenai sanksi pidana di dalam RUU Ciptaker pada
klaster ketenagakerjaan akan tetap menggunakan undang-undang yang saat ini berlaku.
Hal yang sama berlaku untuk upah minimum kabupaten. Ketentuan di dalam pasal terkait
dengan upah minimum kabupaten akan tetap menggunakan undang-undang yang ada.
Hal itu sesuai dengan keputusan ang didapatkan usai melakuka diskusi dalam forum informal
dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Upah minimum kabupaten tetap dipertahankan dalam undang-undang existing dengan
persayratan tertentu, karena itu ada persyaratan tertentu maka akan tetap dibahas," jelas dia.
Adapun Elen menjelaskan, dengan adanya upah minimum daerah, yakni tingkat kabupaten/kota
maka dapat menjadi jaring pengaman atau safety net bagi pekerja.
Di dalam penentuan upah minimum daerah tersebut nantinya akan mempertimbangkan
pertumbuhan daerah dan tingkat inflasi seperti yang saat ini berlaku.
Sebelumnya, pemerintah mengusulkan terkait dengan upah minimum disepakati untuk
menyesuaikan dengan produktivitas.
"Basis upah minimum di provinsi dan bisa ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota dengan syarat
tertentu. Upah UMKM tersendiri dan tidak bisa diatur di dalam upah yang untuk diatas UMKM,"
jelas Elen.
145
