Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 147
Judul Pesangon 32 Kali Upah Mau Dihapus Demi Investor, Beneran Nih?
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/perencanaan-keuangan/5191367/pesangon-
32-kali-upah-mau-dihapus-demi-investor-beneran-nih
Jurnalis Herdi Alif Al Hikam
Tanggal 2020-09-28 16:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi,)
Kami gambarkan pesangon PHK, pemberian sebanyak 32 kali upah memberatkan pelaku usaha
dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi,)
Ini ada pembayaran eksisting yang di- record sama Kemnaker, 66% tidak patuh ketentuan UU.
Lalu, 27% patuh parsial, karyawan menerima pesangon, tapi tidak sesuai haknya. Hanya ada
7% yang patuh
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi,)
Dengan pengaturan seperti ini, implementasinya tidak sama, maka kami anggap ada
ketidakpastian dari pesangon ini
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi,)
Kami usulkan ada program baru, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ini mesti dapat dilaksanakan
dengan cepat. Kenapa perlu? Program ini memberikan benefit bagi mereka yang kena PHK
dengan 3 manfaat. Cash benefit, semacam gaji atau upah tiap bulan, bisa berapa bulan sesuai
kesepakatan di sini
neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi,)
Lalu vocational training, upgrading skill sesuai pasar tenaga kerja. Lalu job access placement
Ringkasan
Penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja kembali memasuki pembahasan mengenai
ketenagakerjaan. Salah satu yang dibahas adalah soal pengaturan pesangon dalam UU
Ketenagakerjaan no 33 tahun 2013 yang rencananya akan diubah.
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kemenko Perekonomian,
Elen Setiadi mengatakan selama ini pemberian pesangon yang diatur maksimal 32 kali upah
memberatkan pelaku usaha. Hal ini juga membuat investor kurang nyaman untuk berinvestasi
146