Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 68
Ida menjabarkan, opsi tersebut di antaranya adalah pekerja hanya bekerja 15 hari dalam satu
bulan. Artinya, 15 hari untuk bekerja dari kantor (WFO) dan 15 hari sisanya untuk bekerja dari
rumah (WFH), sebagaimana sempat diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Opsi lainnya bisa berupa penerapan shift kerja di perusahaan agar tidak terjadi penumpukan
pekerja pada shift yang sama," kata Ida.
Opsi lainnya yakni melakukan pekerjaan secara 2 hari kerja dan 1 hari libur. Dengan opsi ini
maka seluruh pekerja bisa memperoleh giliran kerja.
Selain itu, perusahaan dapat pula memilih merampingkan divisi atau unit kerja yang bukan core
atau inti. Khususnya yang tidak membutuhkan pekerja sebesar di masa normal. Sehingga,
jumlah pekerja dapat dimaksimalkan.
Lebih lanjut kata ida,Perusahaan juga dapat memilih opsi-opsi lain sesuai dengan karakter proses
produksi di perusahaan masing-masing.
"Opsi-opsi ini dimaksudkan agar perusahaan dapat beroperasi semaksimal mungkin dalam situasi
PPKM. Sehingga ekonomi dapat tetap berjalan," ungkapnya.
Ida menambahkan, Kemnaker juga menekankan agar penyesuaian-penyesuaian ini dibuat
berdasarkan kesepakatan dengan perwakilan pekerja atau Serikat Pekerja. Sehingga, semua
kepentingan dapat terakomodir.
"Apapun opsinya, agar pelaksanaannya dapat berjalan aman dan kondusif, tentu penerapan
protokol kesehatan 5 M menjadi standar yang tidak bisa ditawar," ujarnya.
Lebih rinci ungkap Ida, Kemnaker akan mengeluarkan panduan dan pedoman pelaksanaan
lapangan. Sehingga, kegiatan bisnis tetap bisa berjalan maksimal di tengah PPKM Darurat.
67
