Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 73

Sekretaris  Jenderal  Asosiasi  Industri  Olefin,  Aromatik,  dan  Plastik  (Inaplas),  Fajar  Budiyono,
              mengatakan jumlah pekerja di bidang administrasi yang bekerja ke kantor sudah di bawah 50
              persen. Dia berujar, karena masuk kategori sektor kritikal, industri olefin, aromatik, dan plastik
              masih boleh beroperasi.

              Fajar menjelaskan, anggota Inaplas yang bergerak di sektor hulu tidak termasuk sektor padat
              karya. Sementara itu, anggota Inaplas di sektor hilir masuk kategori padat karya. “Kami sudah
              mematuhi protokol kesehatan plus,” ia menegaskan.

              Salah satu contohnya, kata Fajar, perusahaan menyediakan fasilitas antar-jemput pekerja untuk
              menekan  laju  penularan  virus.  Menurut  dia,  bisa  saja  industri  mengurangi  jam  kerja,  tapi
              produksi  dipastikan  akan  berkurang.  Terlebih,  pekerjaan  produksi  tidak  bisa  dilakukan  dari
              rumah. “Kami sebetulnya sudah mengurangi jumlah shift dari tiga menjadi dua,” kata Fajar.

              Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya meminta
              Kementerian Ketenagakerjaan menata ulang jam kerja buruh. Dia menilai ada beberapa hal yang
              bisa dilakukan dalam menata ulang jam dan hari kerja buruh. Misalnya, menerapkan mekanisme
              sehari bekerja di kantor, sehari selanjutnya bekerja dari rumah (WFH).

              “Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini menjadi 15 hari. Jadi, sehari di rumah, sehari
              di tempat kerja. Aturan ini juga bertujuan menghindari para pekerja ‘dirumahkan’,” ujar Luhut
              pada Selasa lalu.

              Supaya  sistem  kerja  itu  tak  disalahtafsirkan  perusahaan  dengan  mengartikan  WFH  sebagai
              bekerja tanpa upah, Luhut meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyusun aturan
              yang jelas untuk diterjemahkan melalui peraturan menteri atau instruksi Menteri Dalam Negeri.













































                                                           72
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78