Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

SOLUSI SEMENTARA PENANGKAL PHK

Pemerintah mendorong pengusaha menata ulang jam kerja pekerja selama masa pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan itu diharapkan bisa menekan laju
penularan Covid-19 di kawasan industri, menghindari pemutusan hubungan kerja, dan
melindungi hak-hak buruh yang terpaksa bekerja dari rumah.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian
Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto, mengatakan saat ini industri yang boleh beroperasi hanyalah
perusahaan yang memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

Eko menyebutkan pemerintah membagi industri ke dalam dua kategori, yaitu sektor esensial
dengan kapasitas bekerja dari kantor maksimal 50 persen dan sektor kritikal dengan kapasitas
bekerja dari kantor 100 persen selama PPKM darurat. Pembagian itu dilakukan untuk menjaga
keberlangsungan usaha dan menghindari penyebaran Covid-19 lewat kluster industri.

“Hal yang ditekankan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi adalah soal penyesuaian jam kerja
untuk menghindari 50 persen pekerja itu (yang tidak mendapat jatah bekerja) dikenai PHK. Perlu
diatur separuh-separuh (masuk dan libur),” ujar Eko kepada Tempo, kemarin.

“Kami tidak menoleransi pelanggaran protokol kesehatan. Hingga 9 Juli lalu, sudah ada 331
IOMKI yang kami cabut (karena melanggar protokol kesehatan),” kata Eko.

Dalam konferensi pers harian PPKM darurat, juru bicara Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Dedy Permadi, mengatakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut
Binsar Pandjaitan selaku koordinator PPKM darurat telah meminta Menteri Ketenagakerjaan
menerbitkan aturan mengenai penafsiran bekerja dari rumah (WFH). Penafsiran dianggap perlu
dilakukan agar tidak terjadi perbedaan pandangan ihwal WFH, termasuk definisi “dirumahkan”,
yang bisa berdampak pada pengurangan upah pekerja.

Luhut sebelumnya meminta Kementerian Ketenagakerjaan menata ulang jam kerja buruh.
Menurut dia, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menata ulang jam dan hari kerja
buruh. Misalnya, menerapkan mekanisme sehari bekerja di kantor, sehari dari rumah. “Kalau
seharusnya karyawan bekerja sebulan 30 hari, sekarang menjadi 15 hari. Tujuannya untuk
menghindari para pekerja ‘dirumahkan’,” ujar Luhut, Selasa lalu.
Luhut lantas meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membuat aturan yang jelas agar
bisa diterjemahkan melalui peraturan menteri atau instruksi Menteri Dalam Negeri perihal aturan
WFH. “Jadi, sistem kerja itu tidak disalahtafsirkan sebagai WFH tanpa upah bagi pekerja,” kata
Luhut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah
Anggoro, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen melindungi hak-hak pekerja
yang terpaksa bekerja dari rumah pada masa PPKM darurat. Menurut dia, pekerja yang
sepenuhnya bekerja dari rumah masih berhak mendapatkan upah.

Menurut Indah, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang
Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Covid-19 menyatakan penyesuaian besaran upah sebagai dampak PPKM
darurat harus didasari kesepakatan tertulis dari hasil dialog bipartit antara pekerja dan
perusahaan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan
Industri, Sanny Iskandar, berujar, ketentuan penyesuaian sistem kerja seharusnya merujuk pada
Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM Darurat. “Perlu ada komunikasi (antara
pemerintah) dengan dunia usaha apabila ada ketentuan baru,” ucap Sanny.
74