Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

Judul Solusi Sementara Penangkal PHK
Nama Media koran.tempo.co
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/466348/kementerian-
ketenagakerjaan-susun-aturan-wfh-untuk-cegah-phk?
Jurnalis larissa huda
Tanggal 2021-07-15 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Eko S.A. Cahyanto (Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perindustrian)
Hal yang ditekankan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi adalah soal penyesuaian jam kerja
untuk menghindari 50 persen pekerja itu (yang tidak mendapat jatah bekerja) dikenai PHK. Perlu
diatur separuh-separuh (masuk dan libur)

negative - Eko S.A. Cahyanto (Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perindustrian)
Kami tidak menoleransi pelanggaran protokol kesehatan. Hingga 9 Juli lalu, sudah ada 331 IOMKI
yang kami cabut (karena melanggar protokol kesehatan)

neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Kalau
seharusnya karyawan bekerja sebulan 30 hari, sekarang menjadi 15 hari. Tujuannya untuk
menghindari para pekerja ‘dirumahkan’
negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Jadi,
sistem kerja itu tidak disalahtafsirkan sebagai WFH tanpa upah bagi pekerja

positive - Sanny Iskandar (Waketum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi) Perlu ada
komunikasi (antara pemerintah) dengan dunia usaha apabila ada ketentuan baru

Ringkasan

Pemerintah mendorong pengusaha menata ulang jam kerja pekerja selama masa pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan itu diharapkan bisa menekan laju
penularan Covid-19 di kawasan industri, menghindari pemutusan hubungan kerja, dan
melindungi hak-hak buruh yang terpaksa bekerja dari rumah.

73