Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 69

Judul               Intip Cara Pemerintah Cegah PHK di Tengah PPKM Darurat
                Nama Media          viva.co.id
                Newstrend           PPKM Darurat
                Halaman/URL         https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1387507-intip-cara-pemerintah-
                                    cegah-phk-di-tengah-ppkm-darurat
                Jurnalis            Dusep Malik
                Tanggal             2021-07-15 00:46:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Bayang-bayang  Pemutusan  Hubungan  Kerja  atau  PHK  dan  sulitnya  perusahaan  di  Indonesia
              dalam menjalankan operasinya terus menghantui di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
              Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali.



              INTIP CARA PEMERINTAH CEGAH PHK DI TENGAH PPKM DARURAT

              Bayang-bayang  Pemutusan  Hubungan  Kerja  atau  PHK  dan  sulitnya  perusahaan  di  Indonesia
              dalam menjalankan operasinya terus menghantui di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
              Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali.

              Juru  Bicara  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kominfo)  Dedy  Permadi  mengatakan
              dalam mengatasi hal itu pemerintah menyusun langkah untuk bisa mencegah PHK karyawan dan
              upaya  menyelamatkan  perusahaan  akibat  Pembelakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat
              (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

              Menurut dia, Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
              Pandjaitan  telah  meminta  Menteri  Ketenagakerjaan  untuk  menerbitkan  aturan  mengenai
              penafsiran  kerja  dari  rumah  atau  Work  From  Home  (WFH)  agar  tidak  terjadi  perbedaan
              pandangan.

              Aturan itu juga diminta menjelaskan definisi "dirumahkan" yang berpotensi berdampak pada
              pengurangan upah buruh dan pekerja.

              "Kebijakan  ini  diambil  dengan  mempertimbangkan  bahwa  banyak  pekerja  yang  terancam
              mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Untuk itu, saat ini pemerintah
              sedang dengan serius menyusun langkah-langkah untuk menghindari PHK karyawan dan di saat
              bersamaan menyelamatkan perusahaan," kata Dedy dalam keterangan pers harian, Rabu 15 Juli
              2021.






                                                           68
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74