Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 72
Ringkasan
Rencana pemerintah menyesuaikan sistem kerja dengan mengurangi jam kerja buruh selama
masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dinilai akan memberatkan
dunia usaha. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan
Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, memperkirakan, bila kebijakan ini diterapkan,
produktivitas industri dapat turun hingga setengahnya. Sebaliknya, beban biaya produksi
diproyeksikan meningkat dua kali lipat.
PRODUKTIVITAS BERKURANG, BEBAN BERTAMBAH
Rencana pemerintah menyesuaikan sistem kerja dengan mengurangi jam kerja buruh selama
masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dinilai akan memberatkan
dunia usaha. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan
Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, memperkirakan, bila kebijakan ini diterapkan,
produktivitas industri dapat turun hingga setengahnya. Sebaliknya, beban biaya produksi
diproyeksikan meningkat dua kali lipat.
“Meskipun pengaturan jam kerja karyawan bisa dilakukan, perusahaan akan terbentur beban
biaya operasi harian yang lebih panjang,” tutur Shinta kepada Tempo, kemarin.
Menurut Shinta, pelaku industri bakal menanggung beban biaya lembur bila pekerja diminta
masuk pada waktu di luar jam kerja normal hanya untuk menjaga level produktivitas. Dia
menuturkan tidak semua perusahaan di kawasan industri bisa menanggung beban tersebut.
“Kami proyeksikan akan ada penurunan produktivitas yang drastis demi penghematan karena,
dalam skenario terbaik, PPKM darurat masih akan berlangsung 4-6 pekan lagi,” tutur Shinta.
Shinta berharap PPKM darurat di kawasan industri bisa dilakukan tanpa membatasi jumlah
pekerja ataupun jam kerja. Dia berpendapat bahwa pengetatan protokol kesehatan di tempat
kerja lebih baik diterapkan bagi perusahaan di kawasan industri.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adhi S. Lukman,
mengakui bahwa pengendalian pandemi Covid-19 sangat penting agar penyebaran virus terhenti
dan ekonomi bisa bergulir. Namun, kata dia, pembatasan jumlah pekerja pabrik akan
mengganggu rantai pasok. Apalagi bagi sektor makanan dan minuman yang sangat dibutuhkan
masyarakat.
“Selama ini pabrik sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan ternyata penularan
lebih banyak terjadi di lingkungan tempat tinggal, bukan di pabrik. Jadi, pembatasan 50 persen
(jumlah pekerja yang masuk) tidak perlu,” kata Adhi.
Adhi mengimbuhkan, pengetatan jam kerja juga bakal mengganggu produktivitas. Padahal saat
ini industri sudah sangat berat menanggung beban biaya dan harga bahan baku yang terus
meningkat. Pada saat yang sama, harga jual sulit dinaikkan karena daya beli masyarakat belum
pulih. Menurut Adhi, sebaiknya pemerintah berfokus pada pengawasan dan tindakan tegas di
masyarakat. “Kalau di perusahaan, kami bisa kendalikan dengan baik,” kata Adhi.
Adapun kinerja industri makanan dan minuman tercatat masih positif, terutama untuk kebutuhan
makanan pokok serta pemenuhan nutrisi. Walau begitu, kata Adhi, tidak semua sektor memiliki
kinerja yang baik. Adhi menyatakan kinerja beberapa kategori produk masih anjlok karena
berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan pariwisata.
71
