Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021

Melalui sosialisasi potensi dan kompetensi ini, seluruh pimpinan di Kemnaker, harus ber
komitmen penuh, mendukung pengembangan potensi dan kompetensi pegawai di Kemnaker.
Sebab, pemetaan potensi dan kompetensi PNS ini, pada dasarnya untuk melihat sejauh mana
kompetensi pegawai yang menempati posisi atau jabatannya masing-masing.

“Pemetaan atau maping ini juga merupakan sebuah keharusan. Agar kita bisa mengetahui kira-
kira apa yang harus dilakukan. Terutama bagi unit yang memperoleh mandat untuk melakukan
pengelolaan SDM Aparatur,” jelas Anwar Sanusi.

Diungkapkan, hasil dari pemetaan potensi dan kompetensi, menjadi acuan dalam penerapan
prinsip “the right man on the right place, in the right time”. Berdasarkan kualifikasi, kompetensi
dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama,
asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

“Hal tersebut merupakan salah satu unsur penting diterapkannya sistem merit pada suatu
instansi. Seperti yang dialamatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen PNS, dan saat ini akan kita terapkan pula di Kemnaker,” papar Anwar.

Sasaran dari pemetaan potensi dan kompetensi ini, diperkirakan ada 3 ribu pegawai Kemnaker
yang memenuhi kriteria pemenuhan talenta pegawai, dari golongan II DPD hingga golongan IV.
Baik jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum maupun jabatan administrasi.

Sekjen Kemnaker minta dukungan pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama dan seluruh
pegawai di lingkungan Kemnaker, untuk melakukan hal terbaik. Agar proses pemetaan dapat
berjalan sebaik- baiknya. Sehingga pada akhirnya Kemnaker memiliki database berisi rekam dari
seluruh pemetaan kompetensi yang akan menjadi talentfull dan digunakan bagi pengembangan
karir pegawai Kemnaker.

Psikolog Dr Dearly selaku assesor, menegaskan; Yang digali dalam pemetaan kompetensi ada 2.
Perama, kompetensi manajemen terkait berbagai pengetahuan, ketrampilan, sikap atau perilaku
yang dapat diukur untuk memimpin atau mengelola unit kerja.

Kedua, kompetensi sosial kultural, yakni semua pengetahuan, ketrampilan, sikap atau perilaku
yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan.Terkait pengalaman berinteraksi dengan
masyarakat majemuk dalam agama, suku bangsa, budaya, Wawasan Kebangsaan yang harus
dipenuhi oleh pemangku jabatan. Sehingga bisa memperoleh hasil kerja sesuai peran fungsi atau
jabatan nya.

“Kedua kompetensi itu mengacu kepada PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017,” ujarnya. (ira).

169