Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021
P. 177
"Sistem merit ini mengedepankan aspek profesionalitas dalam pengembangan dan pemilihan
calon-calon pimpinan yang akan menduduki posisi di Kemenaker. Dengan adanya sistem merit,
kami berharap dapat memiliki berbagai talenta yang siap ditempatkan dan menjalankan tugas
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan," ujar Anwar dalam siaran pers yang diterima
Kompas.com, Sabtu (7/8/2021).
Anwar melanjutkan, seluruh pimpinan di Kemnaker harus berkomitmen mendukung
pengembangan potensi dan kompetensi pegawai di Kemenaker. Pasalnya, pemetaan potensi dan
kompetensi PNS pada dasarnya bertujuan untuk melihat kemampuan pegawai yang menempati
posisi atau jabatannya masing-masing.
"Pemetaan atau maping ini merupakan sebuah keharusan supaya kami bisa mengetahui kualitas
SDM aparatur, khususnya bagi unit yang memperoleh mandat pengelolaan SDM di kementerian,"
ujar Anwar.
Hasil pemetaan potensi dan kompetensi, lanjut Anwar, akan menjadi acuan dalam penerapan
prinsip menempatkan sumber daya manusia sesuai keahlian serta berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja.
Anwar menjamin, proses pemetaan berlangsung secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar
belakang ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi
fisik atau disabilitas.
"Penerapan sistem merit merupakan salah satu unsur yang penting karena sesuai amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Saat ini, akan kami
terapkan di Kemenaker,” kata Anwar.
Adapun sasaran dari pemetaan potensi dan kompetensi tersebut, lanjut Anwar, adalah 3.000
pegawai Kemenaker yang memenuhi kriteria pemenuhan talenta pegawai.
Pegawai tersebut mulai dari golongan II hingga golongan IV, baik jabatan fungsional tertentu,
jabatan fungsional umum, dan jabatan administrasi.
Anwar Sanusi meminta dukungan pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, dan seluruh
pegawai di lingkungan Kemenaker, supaya proses pemetaan dapat berjalan dengan baik dan
lancar.
"Nantinya, Kemenaker akan memiliki database yang berisi rekam jejak kinerja pegawai di
Kemnaker. Hal ini berguna dalam pengembangan karir pegawai di Kemenaker," ujar Anwar.
Sementara itu, psikolog sekaligus asesor pemetaan potensi dan kompetensi PNS di Kemenaker,
Dearly mengatakan bahwa terdapat dua hal yang digali dalam pemetaan kompetensi tersebut.
Pertama, kompetensi manajerial terkait berbagai pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku
yang dapat diukur untuk memimpin atau mengelola unit kerja.
Kedua, kompetensi sosial kultural, yakni pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang
dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku bangsa, budaya, serta wawasan kebangsaan.
Menurut Dearly, semua potensi tersebut harus dipenuhi oleh pemangku jabatan sehingga bisa
memperoleh hasil kerja sesuai peran fungsi atau jabatannya.
"Kedua kompetensi itu mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017,” ujar Dearly.
176
