Page 372 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 372
Insentif bagi pekerja swasta sedang difinalisasi sebelum bisa dijalankan Kementerian
Ketenagakerjaan pada September 2020.
Fokus bantuan pemerintah, sebanyak 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150 ribu per bulan atau setara dengan gaji
di bawah Rp 5 juta per bulan.
"Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan
ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," kata Erick
Thohir.
Agar data pekerja ini lebih konkrit, pemerintah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga menggandeng Perbanas untuk mendata akun rekening bank para pekerja yang
mendapatkan insentif.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku siap menjalankan program insentif
bagi 13,8 juta pekerja ini.
"Bantuan ini merupakan program stimulus yang digodok bersama Tim Satgas Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker, Kemenkeu dan BPJS Ketenagakerjaan. Kita targetkan
program ini dapat berjalan bulan September, " kata Ida dilansir Antara .
Dimulai September 2020, subsidi gaji diberikan Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan. Dengan
tahapan per dua bulan sekali ke rekening masing-masing pekerja. Artinya dalam sekali
pencairan, pekerja akan mendapatkan subsidi sebesar Rp 1,2 juta.
Ida pun memastikan bahwa para penerima subsidi itu adalah pekerja swasta yang bukan
pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai BUMN.
"Penerima subsidi gaji adalah pekerja yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini
sebagai apresiasi bagi para pekerja yang terdaftar dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,"
jelas Ida.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin
memastikan bantuan berlangsung dalam dua tahap, senilai Rp 1,2 juta pada kuartal III dan IV
2020 ini.
Pemberian bantuan sosial dilakukan secara transfer melalui rekening tenaga kerja yang terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan.
"Karena orang-orang ini belum di-PHK, masih terdaftar dan terbukti di BPJS Tenaga Kerja, masih
bayar iurannya dengan pendapatan ekuivalen di bawah 5 juta. Sebagian besar diantaranya
bergaji Rp 2-3 juta," dia menambahkan.
Insentif disalurkan lantaran pemerintah percaya banyak diantara mereka yang statusnya
dirumahkan sementara atau terkena pemotongan gaji akibat wabah pandemi Covid-19.
"Hasil kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, teridentifikasi tenaga kerja formal yang gajinya
di bawah Rp 5 juta, mayoritas Rp 2 juta-Rp 3 juta, itu jumlahnya ada 13,8 juta. Ini di luar BUMN
dan PNS yang gajinya belum dipotong," ujar BGS.
Pemberian insentif langsung menuai respons positif. Apresiasi datang dari kalangan buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi rencana
pemerintah ini dan berharap segera terlaksana pemberian insentif kepada 13,8 juta pekerja.
"Terhadap program pemberian bantuan gaji kepada buruh tentu KSPI setuju. Kami berharap
program ini bisa segera direalisasikan," jelas dia.
370
