Page 376 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 376
PEMERINTAH YAKIN BANTUAN SUBSIDI GAJI UNTUK PEKERJA AKAN KURANGI
KESENJANGAN
Jakarta - Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) meyakini
bantuan subsidi gaji kepada pekerja formal non-BUMN dan non-PNS akan mengurangi
kesenjangan kemampuan ekonomi antara kelompok masyarakat.
Menurut Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Jumat (7/8), berbagai program jaring
pengaman sosial sebelum bantuan subsidi gaji pekerja formal, sudah diberikan kepada 29 juta
keluarga miskin.
Berbagai bantuan sosial yang sudah disalurkan tersebut antara lain program keluarga harapan,
kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT), BLT dana desa hingga program kartu pra kerja
bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Namun, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum tersentuh bantuan sosial penanganan
COVID-19, yaitu pekerja swasta yang gajinya berkurang atau status kepegawaiannya
dirumahkan oleh perusahaan karena dampak pandemi. Mereka masih memiliki pekerjaan namun
penghasilannya menurun sehingga daya belinya bekurang.
"Kelompok jni (pekerja formal) juga tidak termasuk kelompok yang miskin, ada missed kita.
Kita masih melihat orang-orang ini masih belum dibantu. Oleh karena itu, dibuatkan program
untuk membantu orang-orang di segmen ini dan orang-orang di segmen ini cukup banyak," ujar
dia.
Budi mencatat terdapat 13,8 juta pekerja formal yang berhak menerima bantuan subsidi gaji ini.
Kriteria yang berhak menerima bantuan ini adalah pekerja formal dengan gaji di bawah Rp5 juta,
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan bukan pegawai BUMN atau Aparatur Sipil Negara.
Maka dari itu, bantuan ini dinamakan subsidi gaji. Bantuan yang diberikan adalah Rp600 ribu per
bulan selama empat bulan pada tahun ini. Pencairan akan dilakukan pemerintah dalam dua tahap
dengan mentransfer langsung ke rekening penerima.
Total, pemerintah menyediakan anggaran Rp33,1 triliun untuk mengakomodir penyaluran
bantuan fiskal ini.
"Ini malah akan memperkecil kesenjangan, karena hampir semua segmen sudah diberikan
bantuan, segmen ini yang belum tersentuh sehingga spesifik ini diberikan," ujar Budi.
Satgas PEN akan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memverifikasi penerima
bantuan subsidi gaji ini agar tepat sasaran dan tepat guna.
"Kita bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa membersihkan datanya, menyisir
datanya dan memang teridentifikasi pegawai formal tenaga kerja formal yang gajinya di bawah
Rp5 juta dan sebagian besar itu gaji antara Rp2 sampai Rp3 juta itu jumlahnya ada 13,8 juta
tenaga kerja dan pegawai ini di luar BUMN dan pegawai negeri yang alhamdulillah sampai
sekarang gajinya tidak dipotong," ujar dia.
Dengan bantuan subsidi gaji ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat dapat terjaga.
"Agar rakyat bisa terus melakukan aktivitas ekonomi, dan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi
kita dan juga bisa menciptakan lapangan kerja baru karena mereka selalu spending uangnya
itu," ujar Wakil Menteri I BUMN itu. (Antara).
374
