Page 378 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 378
Rp 5 juta akan jadi masalah dan uang itu akan sia-sia dan menjadi saving saja dan ini tentu saja
akan sangat sulit untuk dorong ekonomi jauh lebih tumbuh
Ringkasan
Pemerintah menggelontorkan stimulus bagi para karyawan swasta di masa pandemi Covid-19.
Setiap karyawan swasta yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan akan mendapatkan
bantuan gaji tambahan dari pemerintah.
TERNYATA BANTUAN UNTUK PEGAWAI SWASTA DENGAN GAJI DI BAWAH RP 5
JUTA TUAI PRO KONTRA
TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan stimulus bagi para karyawan swasta
di masa pandemi Covid-19. Setiap karyawan swasta yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta
per bulan akan mendapatkan bantuan gaji tambahan dari pemerintah.
"Bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan," kata Ketua Pelaksana Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir dalam keterangan tertulis
yang dikutip Tribunjabar.id dari Kompas.com, Kamis (6/8/2020).
Erick menyebut Program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan pada bulan September 2020.
"(Bantuan) akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga
tidak akan terjadi penyalahgunaan," ujarnya.
Artinya tiap karyawan akan dua kali menerima transfer dari pemerintah dengan nominal Rp 1,2
juta. Sehingga, total tiap karyawan menerima bantuan Rp 2,4 juta. Kendati demikian, ada syarat
yang harus dipenuhi karyawan swasta jika ingin mendapat bantuan ini.
Karyawan harus aktif terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Ketenagakerjaan
dengan iuran Rp 150.000 per bulan atau setara gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Erick
memperkirakan ada sekitar 13,8 juta karyawan swasta yang memenuhi syarat dan akan
menerima bantuan ini. Adapun tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini
adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi," kata
Menteri Badan Usaha Milik Negara itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp 31,2
Triliun untuk merealisasikan program ini. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal mendukung pemerintah memberi bantuan kepada karyawan dengan gaji minim.
Namun ia meminta pemberian bantuan dari pemerintah tidak hanya diberikan kepada karyawan
atau pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
"Pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dan tidak terdaftar di BPJS Naker pun harus mendapat
subsidi upah juga. Pakai saja data TNP2K Sekretariat Wapres atau data BPJS Kesehatan,"
katanya.
Said Iqbal mengatakan, semua buruh adalah rakyat Indonesia yang membayar pajak dan
mempunyai hak yang sama sebagaimana diatur dalam konstitusi.
376
