Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 211
"Aksi kami lakukan dengan menerapkan physical distancing, bertepatan dengan sidang lanjutan
judicial review terkait dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata Presiden KSPI Said Iqbal.
Dalam aksi demo kali ini, KSPI mengusung dua tuntutan. Pertama adalah pembatalan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua kenaikan upah minimum sektoral
kabupaten dan kota (UMSK) tahun 2021.
Lanjutnya, selain uji materiil yang saat ini sudah memasuki persidangan ketiga, pihaknya juga
melakukan uji formil secara resmi sudah didaftarkan per tanggal 15 Desember 2020. Untuk uji
materiil, materi gugatan mencakup 12 isu.
"Yang meliputi: Upah minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWTT), pekerja
alih daya (outsourcing), waktu kerja, cuti, PHK, penghapusan sanksi pidana, TKA, jaminan sosial,
dan pelaksana penempatan tenaga kerja," sebutnya.
Sementara untuk uji formil, pihaknya meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan
keseluruhan karena dalam proses penyusunannya terdapat banyak kejanggalan.
Sekaligus KSPI meminta agar Hakim Mahkamah Konstitusi bersungguh-sungguh dalam
memeriksa perkara ini dan memutus perkara dengan adil.
"Jika kami merasa keadilan telah dicederai, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran,"
katanya.
Kemudian, Said menegaskan kembali jika UMSK 2021 tidak naik, hal itu akan mencederai rasa
keadilan kaum buruh. Terlebih lagi UMSK berlaku untuk jenis industri tertentu yang dinilai
memiliki kemampuan untuk membayar upah buruh lebih baik dibandingkan dengan kebanyakan
industri yang lain.
Mengenai pernyataan bahwa tahun 2021 UMSK sudah tidak bisa lagi ditetapkan karena sudah
dihapus dalam UU Cipta Kerja, Said Iqbal menampik hal itu.
Karena di dalam Pasal 82 angka 68 UU Cipta Kerja menyebutkan, bahwa untuk pertama kali
upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan
pelaksanaan UU No 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai pengupahan.
"Sementara dalam peraturan pelaksanaan UU No 13 Tahun masih dikenal istilah upah minimum
sektoral kabupaten/kota. Bukan berarti kami setuju dengan omnibus law, tetapi kami meminta
agar aturan jangan seenaknya mempermainkan hak-hak buruh," pungkasnya.
210
