Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

Judul Soal Uang Pesangon Pekerja
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/syarif-yunus/soal-uang-pesangon-pekerja-
1unHBC1cN6p
Jurnalis Syarif Yunus
Tanggal 2020-12-16 23:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Aturan pesangon untuk pekerja atau buruh sesungguhnya bukan hal yang baru. UU Cipta Kerja
pun hanya merevisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalihnya, karena aturan dan besaran
pesangon yang lama dianggap memberatkan pengusaha sehingga investor tidak mau investasi
di Indonesia karena tingginya beban biaya perusahaan. Tentu, alasan yang dapat diterima walau
tidak sepenuhnya benar. Karena faktanya, saat besaran pesangon diatur 32,2 kali upah (UU
Ketenagakerjaan) pun implementasinya hanya 7% perusahaan yang patuh memberikan
pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Itu berarti, banyak perusahaan yang abai terhadap
ketentuan atau regulasi. Atas dasar itulah, pekerja seringkali bereaksi atau demonstrasi soal
pesangon.

SOAL UANG PESANGON PEKERJA

Aturan pesangon untuk pekerja atau buruh sesungguhnya bukan hal yang baru. UU Cipta Kerja
pun hanya merevisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalihnya, karena aturan dan besaran
pesangon yang lama dianggap memberatkan pengusaha sehingga investor tidak mau investasi
di Indonesia karena tingginya beban biaya perusahaan. Tentu, alasan yang dapat diterima walau
tidak sepenuhnya benar. Karena faktanya, saat besaran pesangon diatur 32,2 kali upah (UU
Ketenagakerjaan) pun implementasinya hanya 7% perusahaan yang patuh memberikan
pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Itu berarti, banyak perusahaan yang abai terhadap
ketentuan atau regulasi. Atas dasar itulah, pekerja seringkali bereaksi atau demonstrasi soal
pesangon.

Harus dipahami, pesangon adalah kewajiban perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja.
Maka saat PHK terjadi atau pensiun, uang pesangon pekerja harus tersedia dan siap dibayarkan.
Terlepas dari besaran pesangon yang akan diatur dalam PP, perusahaan atau pemberi kerja
harus memiliki kesadaran untuk "mendanakan" uang pesangon. Akan lebih baik bila didanakan
secara terpisah dari sistem keuangan perusahaan, bukan hanya "dibukukan". Tapi saat uang
pesangon harus dibayarkan, justru dananya tidak tersedia. Oleh karena itu, lagi-lagi dengan UU
Cipta Kerja ini, pemerintah harus fokus pada upaya implementasi pendanaan dan pembayaran
pesangon. Apakah setiap perusahaan atau pemberi kerja sudah benar-benar mendanakan?

44