Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 255
Judul Komnas HAM Khawatir Terjadi Abuse of Power Jika RUU Cipta Kerja
Disahkan
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/16091981/komnas-
ham-khawatir-terjadi-abuse-of-power-jika-ruu-cipta-kerja-disahkan
Jurnalis Irfan Kamil
Tanggal 2020-08-13 16:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI) Kami
melihat bahwa undang-undang ini sangat gemuk dengan perintah untuk membuat peraturan
pelaksana. Bisa dibayangkan 516 peraturan pelaksana yang harus dibuat dari dari RUU ini
neutral - Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI) Ketika
peraturan pelaksana itu ditetapkan oleh eksekutif, ini ada pemberian kewenangan yang luar
biasa kepada eksekutif yang berpotensi terjadi abuse of power
negative - Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI) Jadi,
segala hal yang tadinya diatur dalam undang-undang yang disusun bersama DPR dan
pemerintah beralih sebagian besar materinya ke peraturan pelaksana dan Perpres (Peraturan
Presiden). Bayangkan betapa besar kekuasaan dari eksekutif untuk membuat turunan dari RUU
ini nanti
neutral - Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI) Indonesia
tidak mengenal undang-undang payung, dalam Undang-undang 12 tahun 2001 tentang
pembentukan peraturan perundangan, kita tahu dibawah Undang-Undang Dasar itu langsung ke
undang-undang
neutral - Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI) Tidak ada
istilah undang-undang payung. Kalau nanti ada, undang-undang ini statusnya di mana?
Bagaimana kedudukan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini nantinya ketika dia diperlakukan
seperti undang-undang payung?
negative - Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI) Kita bisa
lihat dari masalah proses penyusunannya yang tidak partisipatif, kemudian ada beberapa azas
hukum maupun beberapa asas dari beberapa undang-undang sektoral yang dilanggar
254
