Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 257
Oleh karena itu, Sandrayati mempertanyakan kedudukan RUU Cipta Kerja ketika nanti sudah
disahkan.
Sebab, RUU Cipta Kerja diperlakukan seperti undang-undang payung.
"Tidak ada istilah undang-undang payung. Kalau nanti ada, undang-undang ini statusnya di
mana? Bagaimana kedudukan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini nantinya ketika dia
diperlakukan seperti undang-undang payung?," tutur dia.
Selain itu, RUU Cipta Kerja juga melanggar aspek prosedural.
Sandrayati juga memberikan penekanan pada keberadaan RUU ini yang melanggar UU sektoral.
"Kita bisa lihat dari masalah proses penyusunannya yang tidak partisipatif, kemudian ada
beberapa azas hukum maupun beberapa asas dari beberapa undang-undang sektoral yang
dilanggar," ujar dia.
Untuk diketahui, Komnas HAM mencermati dan memperhatikan berbagai aspirasi kelompok
masyarakat terkait dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berpotensi mengancam
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
Berdasarkan mandat dan wewenang Pasal 89 ayat (1) huruf b UU HAM, Komnas HAM RI telah
melakukan pengkajian atas Omnibus Law RUU Cipta Kerja di mana kesimpulan dan
rekomendasinya akan disampaikan kepada Presiden RI dan DPR RI..
256
