Page 256 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 256
Ringkasan
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga menilai, peraturan
pelaksana dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, terlalu banyak.
Sandrayati menyebut, setidaknya terdapat 516 Peraturan Pelaksana dalam RUU Cipta Kerja .
"Kami melihat bahwa undang-undang ini sangat gemuk dengan perintah untuk membuat
peraturan pelaksana. Bisa dibayangkan 516 peraturan pelaksana yang harus dibuat dari dari RUU
ini," kata Sandrayati dalam Konferensi pers, Kamis (13/8/2020).
KOMNAS HAM KHAWATIR TERJADI 'ABUSE OF POWER' JIKA RUU CIPTA KERJA
DISAHKAN
JAKARTA, - Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga menilai,
peraturan pelaksana dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja,
terlalu banyak.
Sandrayati menyebut, setidaknya terdapat 516 Peraturan Pelaksana dalam RUU Cipta Kerja .
"Kami melihat bahwa undang-undang ini sangat gemuk dengan perintah untuk membuat
peraturan pelaksana. Bisa dibayangkan 516 peraturan pelaksana yang harus dibuat dari dari RUU
ini," kata Sandrayati dalam Konferensi pers, Kamis (13/8/2020).
Menurut Sandrayati, banyaknya peraturan pelaksana membuat kewenangan eksekutif menjadi
lebih besar.
"Ketika peraturan pelaksana itu ditetapkan oleh eksekutif, ini ada pemberian kewenangan yang
luar biasa kepada eksekutif yang berpotensi terjadi abuse of power ," ujar Sandrayati.
"Jadi, segala hal yang tadinya diatur dalam undang-undang yang disusun bersama DPR dan
pemerintah beralih sebagian besar materinya ke peraturan pelaksana dan Perpres (Peraturan
Presiden). Bayangkan betapa besar kekuasaan dari eksekutif untuk membuat turunan dari RUU
ini nanti," lanjut dia.
Selain itu, Sandrayati mengatakan, ada permasalahan lain dalam Omnibus Law RUU Cipta kerja
.
Salah satunya, Indonesia tidak mengenal undang-undang payung (umbrella act).
Menurut dia, turunan langsung Undang Undang Dasar 1954 (UUD 1945) adalah undang-undang
(UU).
"Indonesia tidak mengenal undang-undang payung, dalam Undang-undang 12 tahun 2001
tentang pembentukan peraturan perundangan, kita tahu dibawah Undang-Undang Dasar itu
langsung ke undang-undang," ungkap Sandrayati.
255
