Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 MARET 2021

Judul SINKRONISASI UNTUK BANSOS HINGGA BOS
Nama Media Gatra
Newstrend Program Perlindungan Sosial
Halaman/URL Pg16&17&18&19
Jurnalis Andhika Dinata
Tanggal 2021-02-26 09:34:00
Ukuran 1118x790mmk
Warna Warna
AD Value Rp 280.000.000

News Value Rp 1.400.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Said Mirza Pahlevi (Plt Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat) Saat wabah Covid-19 muncul, DTKS memiliki komplementaritas
dengan sejumlah prog-ram perlindungan dari pemerintah dan digunakan sebagai acuan
pemberian bansos terkait dampak sosial-ekonomi akibat Covid-19

negative - Said Mirza Pahlevi (Plt Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat) Data tidak ter-update untuk lokasi domisili, status pekerjaan, dan
keberadaan warga, seperti masih hidup atau sudah meninggal
negative - Arif Koes Hernawan (wartawan Gatra) Jika mengacu pada kebijakan, OMP tak
berkaitan langsung dengan pemberian bansos. Melainkan harus disambungkan dengan basis
data kependudukan

neutral - Arif Koes Hernawan (None) Jika semuanya beres, peta bisa untuk menambah data
atribut seperti alamat orang. Data lahan bisa disinkronkan dengan data kependudukan. Artinya,
data penduduk dengan lokasinya terinte-grasi dengan NIK

negative - M. Hasan Chabibie (Plt Kepala Pusat Data Pendidikan Kemendikbud) Kalau Dapodik
itu menyajikan data dari PAUD hingga Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan
Kesetaraan. Sementara pangkalan data Dikti itu menghimpun data dari perguruan tinggi

positive - M. Hasan Chabibie (Plt Kepala Pusat Data Pendidikan Kemendikbud) Karena mereka
(Kemenkes) butuh data guru, dosen, serta peserta didik dalam rangka program vaksinasi yang
tengah berjalan. Data kemudian dikurasi Kemenkes untuk menentukan nama-nama guru, dosen,
dan sebagainya yang perlu divaksin

positive - M. Hasan Chabibie (Plt Kepala Pusat Data Pendidikan Kemendikbud) Jadi, bisa dibilang
data yang kami himpun sudah terintegrasi dalam tiap kementerian/ lembaga dan dijadikan
referensi pengambilan kebijakan

positive - M. Hasan Chabibie (Plt Kepala Pusat Data Pendidikan Kemendikbud) Dana BOS dan
bantuan kuota [internet] itu menggunakan data kami semua. Tapi perlu diingat, data itu
dihimpun sekolah atau universitas, lalu diberikan ke Kemendikbud. Untuk itu, harus dilakukan
pengecekan kembali atas data yang disampaikan

59