Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 MARET 2021

akan pindah. Selain itu, Satu Data bisa untuk kebutuhan mobilisasi subisidi pemerintah kepada
penduduk miskin. Jadi [penyalurannya] tidak salah sasaran," ia menambahkan.
***

Bicara soal integrasi data, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) termasuk
instansi yang sudah terlebih dulu memulai. Bahkan, data yang dihimpun Kemendikbud menjadi
salah satu referensi utama pengambilan kebijakan berbasis data dari tiap sektor
kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah (Pemda).

Hal itu disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, M. Hasan
Chabibie. Dalam mengelola data pendidikan, Kemendikbud telah membaginya pada dua
kelompok data, yakni Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(Dikti).

"Kalau Dapodik itu menyajikan data dari PAUD hingga Pendidikan Dasar dan Menengah serta
Pendidikan Kesetaraan. Sementara pangkalan data Dikti itu menghimpun data dari perguruan
tinggi," kata Hasan ketika diwawancara Gatra, pertengahan Februari lalu.

Pengelolaan dua entitas data tersebut, menurut Hasan, menjadi referensi utama Kemendikbud
dalam menggagas kebijakan. Menariknya, data yang ada di Kemendikbud sudah terintegrasi
dengan data pendidikan keislaman yang ada di Kementerian Agama. "Data kita pun sudah
terkoneksi juga dengan Dukcapil di Kemendagri," ia menambahkan.

Pemanfaatan data pendidikan melalui Dapodik dan pangkalan data DIKTI diakui Hasan sudah
berjalan. Yang terbaru, ia mencontohkan, Pusdatin Kemendikbud menyerahkan data pendidikan
tersebut ke Kementerian Kesehatan, sebagai referensi vaksinasi bagi kalangan pendidikan.

"Karena mereka (Kemenkes) butuh data guru, dosen, serta peserta didik dalam rangka program
vaksinasi yang tengah berjalan. Data kemudian dikurasi Kemenkes untuk menentukan nama-
nama guru, dosen, dan sebagainya yang perlu divaksin," katanya.

Selain itu, Hasan menyebut data yang dimiliki Kemendikbud juga kerap menjadi rujukan institusi
lain. Misalnya, Kemenpan RB, Kemenaker, dan BPJS. "Jadi, bisa dibilang data yang kami himpun
sudah terintegrasi dalam tiap kementerian/ lembaga dan dijadikan referensi pengambilan
kebijakan," ujarnya.

Dalam penerapannya, sambung Hasan, data Kemendikbud itu berperan dalam penyaluran dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penentuan zonasi siswa. "Dana BOS dan bantuan kuota
[internet] itu menggunakan data kami semua. Tapi perlu diingat, data itu dihimpun sekolah atau
universitas, lalu diberikan ke Kemendikbud. Untuk itu, harus dilakukan pengecekan kembali atas
data yang disampaikan," ujarnya.

Hasan mengatakan, untuk menjaga tingkat akurasi dan keamanan data, pihaknya kerap
melakukan pendataan ulang, verifikasi, dan validasi. "Kita tak jarang menggunakan random
sampling check agar verifikasi dan validasi berjalan baik. Jadi, memang update data yang
dilakukan sekolah tiap semester berubah," Hasan menambahkan.

Tak hanya itu, sistem data yang dirancang Kemendikbud saat ini sudah menyimpan riwayat
pendidikan siswa dalam nomor induk siswa nasional (NISN). Data tersebut memudahkan siswa
yang kerap pindah sekolah karena mengikuti dinas orangtua.

"Melalui NISN tercatat riwayat pendidikan dia pernah sekolah di mana, kelas berapa, dan
sebagainya. Itu lebih memudahkan pendataan siswa di sekolah baru. Hanya saja, memang
belum mencakup nilai atau arsip ijazah digital di sana," ujarnya.

62