Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 MARET 2021

***

Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, menyatakan dalam penyusunan Satu Data Indonesia (SDI)
diperlukan data prioritas. Data prioritas dimaksudkan sebagai data integrasi yang perlu disusun
dalam waktu dekat, misalnya pembuatan big data untuk penanganan dampak Covid-19.

"Sehingga, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk penanganan dampak
Covid-19 di berbagai sektor (ekonomi, kesehatan, sosial). Pada 2021, Kemensos akan melakukan
pemutakhiran DTKS," kata Suhariyanto kepada Gatra.

Ia menyebutkan dalam kebijakan SDI, Kemensos dan Kemendikbud berperan sebagai
penyelenggara SDI atau produsen data pada sektornya masing-masing. Keduanya juga menjadi
penerima manfaat dari adanya program SDI.

"Kemendikbud akan berperan dalam menyediakan data-data di sektor pendidikan, sedangkan
Kemensos akan menyediakan data-data yang terkait kesejahteraan sosial," ujarnya.

Suhariyanto menerangkan, sistem penyajian data akan diwujudkan dalam bentuk portal Satu
Data Indonesia. Portal itu menyajikan data dalam format terbuka (open format), fasilitas
interoperabilitas, serta memberikan akses data ke publik. Praktik penyajian data ini telah
dilakukan pada situs web BPS.

Namun, data-data yang dikenakan pemberlakuan pembatasan akses berdasarkan peraturan
perundang-undangan tidak disajikan pada portal tersebut. "Implementasi SDI merupakan proses
berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu,
dan dapat dipertanggungjawabkan," ia menerangkan.

Suhariyanto menambahkan, saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun roadmap SDI
yang salah satu agendanya yakni menetapkan data prioritas pemerintah. Program SDI
dirancanakan dapat operasional selambatnya pada akhir 2024.

Ia menyebutkan, dalam Sistem Statistika Nasional dikenal tiga jenis data. Pertama, data statistika
dasar yang dirilis BPS. Sebagai contoh, data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran.

Kedua, data statistik sektoral yang disajikan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Selanjutnya, data statistika khusus yang dikeluarkan oleh badan usaha, masyarakat, dan
individu.

"Untuk mewujudkan sinkronisasi data antar kementerian, lembaga, dan pemda, tata kelola data
nasional telah diatur dalam UU Statistik dan Perpres SDI," ucap Suhariyanto.

Perpres SDI, ia melanjutkan, mengatur pembentukan Forum SDI tingkat pusat dan tingkat
daerah. Forum SDI bertujuan untuk menjalankan proses koordinasi dan sinkronisasi data di
antara kementerian, lembaga, dan pemda.

"Melalui mekanisme tata kelola itu, penyelenggaraan data dapat dijalankan terpadu melalui
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi. Ini semata untuk pemenuhan terhadap
prinsip standar data, metadata, serta kode referensi dan data induk," ujarnya.

Andhika Dinata, UCHA JULISTIAN MONE, DAN WAHYU WACHID ANSHORY

Caption:

Satu Data Indonesia (SDI) dapat menunjang sinkronisasi data di pemerintahan pusat dan daerah
agar penyaluran bansos tepat sasaran

63