Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 MARET 2021

positive - M. Hasan Chabibie (Plt Kepala Pusat Data Pendidikan Kemendikbud) Kita tak jarang
menggunakan random sampling check agar verifikasi dan validasi berjalan baik. Jadi, memang
update data yang dilakukan sekolah tiap semester berubah

negative - M. Hasan Chabibie (Plt Kepala Pusat Data Pendidikan Kemendikbud) Melalui NISN
tercatat riwayat pendidikan dia pernah sekolah di mana, kelas berapa, dan sebagainya. Itu lebih
memudahkan pendataan siswa di sekolah baru. Hanya saja, memang belum mencakup nilai atau
arsip ijazah digital di sana

neutral - Gatra (Sekretaris Menko Perekonomian) Sehingga, pemerintah dapat merumuskan
kebijakan yang tepat untuk penanganan dampak Covid-19 di berbagai sektor (ekonomi,
kesehatan, sosial). Pada 2021, Kemensos akan melakukan pemutakhiran DTKS

positive - Gatra (Sekretaris Menko Perekonomian) Kemendikbud akan berperan dalam
menyediakan data-data di sektor pendidikan, sedangkan Kemensos akan menyediakan data-data
yang terkait kesejahteraan sosial
positive - Kecuk Suhariyanto (Kepala Badan Statistik (BPS)) Untuk mewujudkan sinkronisasi data
antar kementerian, lembaga, dan pemda, tata kelola data nasional telah diatur dalam UU Statistik
dan Perpres SDI

neutral - Kecuk Suhariyanto (Kepala Badan Statistik (BPS)) Melalui mekanisme tata kelola itu,
penyelenggaraan data dapat dijalankan terpadu melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
standardisasi. Ini semata untuk pemenuhan terhadap prinsip standar data, metadata, serta kode
referensi dan data induk

Ringkasan
Pandemi yang sudah melanda sejak setahun ini menjadi pembuka tabir tentang bagaimana
pengelolaan data di Indonesia begitu kedodoran. Tengok saja tumpang tindih data penerima
bantuan sosial (Bansos). Terlihat banyaknya data yang tidak sinkron serta penerima bansos yang
tidak tepat sasaran. Padahal, program perlindungan sosial menjadi langkah terdepan pemerintah
untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi akibat krisis Covid-19. Di sini akurasi data yang
centang perenang bisa membuat pengambilan keputusan jadi tidak presisi.

SINKRONISASI UNTUK BANSOS HINGGA BOS

PROGRAM SATU DATA INDONESIA YANG DIGULIRKAN PEMERINTAH DIHARAPKAN DAPAT
MEMBANTU PROGRAM DI BANYAK SEKTOR. INTEGRASI BISA SANGAT BERGUNA UNTUK
VERIFIKASI DATA BANTUAN SOSIAL SAMPAI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.

Pandemi yang sudah melanda sejak setahun ini menjadi pembuka tabir tentang bagaimana
pengelolaan data di Indonesia begitu kedodoran. Tengok saja tumpang tindih data penerima
bantuan sosial (Bansos). Terlihat banyaknya data yang tidak sinkron serta penerima bansos yang
tidak tepat sasaran.

Padahal, program perlindungan sosial menjadi langkah terdepan pemerintah untuk mengurangi
dampak sosial-ekonomi akibat krisis Covid-19. Di sini akurasi data yang centang perenang bisa
membuat pengambilan keputusan jadi tidak presisi. Tak hanya soal masalah data penerima
Bansos, data kependudukan, secara umum, masih menyimpan beberapa persoalan. Di antaranya
terkait dengan standar pengumpulan data di sejumlah kementerian/kelembagaan/daerah,
verifikasi dan validasi data, serta mekanisme pembaharuan data.

60