Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

Di sisi lain, yang menganggur justru didominasi mereka yang pendidikannya lebih baik, seperti
lulusan SMK dan perguruan tinggi. Mereka yang bekerja itu berpendidikan rendah dengan
keterampilan terbatas. Hal ini berarti pendidikan vokasi tidak bisa menyiapkan pasar kerja. Tak
bisa memenuhi permintaan dunia usaha, sehingga ada ketidak-cocokkan (mismatch). Tidak
terjadi link and match.

Ketiga, kondisi itu diperparah dengan adanya pandemi.

"Kita sedang mengupayakan bagaimana tenaga kerja kita bisa bersaing, memanfaatkan bonus
demografi, dan menyiapkan tenaga kerja menghadapi era industri 4.0, tiba-tiba ada pandemi.
Padahal, sebenarnya lima tahun terakhir angka pengangguran kita itu sudah sangat turun,"
imbuh Ida lagi. Pengangguran di negeri ini sekitar lima juta orang, tetapi saat pandemi melonjak
menjadi sembilan juta orang.

Kemenaker mau tak mau harus membuat kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berusaha bisa
memenuhi pasar kerja. Presiden Joko Widodo menegaskan, pengembangan sumberdaya
manusia (SDM) menjadi prioritas. Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019, Presiden
menekankan pentingnya pembangunan SDM unggul yang berdaya saing global. Dengan
mengembangkan kualitas SDM memakai cara-cara baru, bonus demografi yang akan dinikmati
negeri ini diyakini menjadi bonus lompatan kemajuan Indonesia.

Dengan mengembangkan kualitas SDM memakai cara-cara baru, bonus demografi yang akan
dinikmati negeri ini diyakini menjadi bonus lompatan kemajuan Indonesia.

Salah satu terobosannya, lanjut Ida, adalah dengan melahirkan Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja. Reformasi struktural yang dilakukan pemerintah untuk menjawab persoalan
ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja sebagian merevisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang tidak bisa lagi mengikuti perkembangan dinamika ketenagakerjaan.
Kluster ketenagakerjaan ini yang paling memperoleh atensi publik, meskipun pembahasannya
sudah melibatkan banyak kalangan, terutama pekerja dan pengusaha, serta dibuka dialog publik.

Kemenaker menerjemahkan UU Cipta Kerja dengan membuat sembilan lompatan, yang
berintikan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, produktivitas
SDM, dan kesejahteraan masyarakat yang terkait ketenagakerjaan. Kebijakan itu antara lain
terkait reformasi birokrasi, pembangun ekosistem digital siap kerja, dan transformasi balai latihan
kerja (BLK) sebagai upaya membangun link and match ketenagakerjaan.
Pengembangan BLK selain untuk menjawab tantangan dan peluang pasar kerja internasional,
juga untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dengan tingkat pendidikan SMP ke
bawah. "Kami ingin perluasan kesempatan kerja itu tidak hanya fokus ke pekerja informal," ujar
Menaker lagi.

Saat serah terima jabatan Menaker, pada 23 Oktober 2019, Ida menyatakan, dia akan
melanjutkan program kerja yang sudah dirintis menteri sebelumnya, M Hanif Dhakiri. Dia juga
akan mengelola organisasi kementerian dengan lebih baik.
Dapat dipertimbangkan revitalisasi BLK dan penguatan sistem technical and further education.
BLK dapat menyegarkan keterampilan pekerja yang sudah tak relevan dengan kebutuhan
industri.

Paradigma BLK

Salah satu program Hanif yang populer adalah ”3R BLK” yang berarti reorientasi, revitalisasi, dan
rebranding BLK. Lewat program itu, dia menginginkan perubahan paradigma pengelolaan BLK
agar lebih relevan dengan kebutuhan industri. (Kompas, 25/10/2019)

50