Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

Ringkasan

Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga), Tomy Tampatty, tak sabar
menunggu pertemuan kembali dengan manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Mewakili
para karyawan maskapai penerbangan pelat merah itu, Tomy hendak menagih program pensiun
dini yang dijanjikan manajemen.

MENAGIH JANJI PENSIUN DINI
Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga), Tomy Tampatty, tak sabar
menunggu pertemuan kembali dengan manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Mewakili
para karyawan maskapai penerbangan pelat merah itu, Tomy hendak menagih program pensiun
dini yang dijanjikan manajemen.
Menurut Tomy, sejak Januari lalu hingga saat ini, sudah ada 1.130 pendaftar. Namun
kenyataannya baru 40 orang yang memperoleh hak pensiun dini, ditandai dengan surat
keputusan pemberhentian sebagai karyawan. "Kejelasan mengenai keputusan ini yang kami
pertanyakan,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Garuda sedang merampingkan jumlah personelnya untuk memangkas beban keuangan yang
kian berat. Hingga Mei lalu, Garuda menanggung utang US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 70 triliun,
salah satunya akibat membengkaknya biaya operasi.
Berdasarkan data Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Garuda merugi US$ 100 juta
atau sekitar Rp 1,4 triliun per bulan. Pendapatan bulanan US$ 50 juta tak cukup untuk menutupi
beban operasi senilai US$ 150 juta.

Menurut Tomy, karyawan sebenarnya berminat terhadap skema pensiun dini. Dia mengatakan
ada lebih dari 800 pekerja pos darat, 300 awak kabin, dan 30 pilot yang mendaftarkan diri.
Namun realisasi program ini tak sekencang promosinya. "Entah bagaimana caranya, target kami
1.000 karyawan Garuda bisa pensiun tahun ini,” ujar dia.

Pada 18 Mei lalu, Sekarga, yang mewakili lebih dari 3.000 karyawan organik Garuda,
melayangkan surat keberatan kepada manajemen. Meski memaklumi strategi efisiensi, saat itu
para karyawan memprotes pemutusan hubungan kerja tanpa perundingan bipartit. “Manajemen
menjaga jarak dengan kami,” ucap Tomy, yang mengaku pernah dikirimi surat pemutusan
hubungan kerja (PHK).

Pada 12 Juli lalu, Sekarga, yang merangkul Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Ikatan Awak Kabin
Garuda Indonesia (IKAGI), meminta bantuan Presiden Joko Widodo. Mereka mengirim surat,
mengabarkan kondisi perusahaan yang sudah memutus hubungan kerja terhadap 7.900
karyawan pada 2019, 2.000 orang pada 2020, dan berpotensi bertambah 1.000 orang pada
tahun ini. Ada juga permohonan suntikan ekuitas atau bail-in yang merupakan satu dari empat
opsi penyelamatan Garuda Indonesia.

“Dengan opsi itu, Garuda akan terhindar dari potensi dipailitkan oleh kreditor sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan,” demikian petikan surat
Sekarga kepada Presiden.

Karyawan pun memohon pemerintah mencairkan sisa dana talangan skema mandatory
convertible bond (MCB) sebesar Rp 7,5 triliun. “Mengingat flag carrier ini berada di ambang
kebangkrutan dan terancam berhenti secara operasional.”

53