Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 59
usaha sehingga mempengaruhi kekuatan finansial perusahaan. Utamanya, bagi industri atau
perusahaan yang termasuk kategori esensial dan non-esensial.
“Kami menyadari bahwa PPKM Darurat ini berat bagi kelangsungan usaha, tapi kami tidak bosan
meminta perusahaan agar sebisa mungkin menghindari melakukan PHK,” kata Putri dalam
keterangannya, Kamis (15/7).
Putri menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di
seluruh Indonesia. Namun, hingga sekarang belum mendapatkan data resmi dan valid terkait
adanya PHK di daerah, terutama yang wilayahnya menerapkan PPKM Darurat.
“Kami telah dan akan terus melakukan upaya pembinaan dan pendampingan dalam mencegah
PHK di masa PPKM Darurat ini, seperti melakukan Rapat Koordinasi Nasional dengan Kepala
Disnaker seluruh wilayah Jawa dan Bali serta Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas
Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Menurutnya, kesulitan apapun yang dialami perusahaan, pihaknya selalu mendorong agar
dilakukan dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha. Kedua belah pihak dapat
mendiskusikannya dengan baik dan bijak supaya terwujud kesepakatan bersama.
Di samping itu, Kemnaker telah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam masa pandemi Covid-19.
Aturan ini membolehkan perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi
Covid-19 dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah berdasarkan
kesepatakan antara pengusaha dengan pekerja.
“Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan juga sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020,
yang di antaranya memuat pedoman terkait dengan pengupahan,” katanya.
58
