Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 58
Judul Kemnaker Belum Punya Data Valid Soal PHK di Wilayah PPKM Darurat
Nama Media gatra.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/517260/ekonomi/kemnaker-belum-
punya-data-valid-soal-phk-di-wilayah-ppkm-darurat
Jurnalis misbah nurdi
Tanggal 2021-07-15 22:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Indah Putri Anggoro (Kepala Biro Kerja sama Luar Negeri (KLN) Kemnaker) Kami
menyadari bahwa PPKM Darurat ini berat bagi kelangsungan usaha, tapi kami tidak bosan
meminta perusahaan agar sebisa mungkin menghindari melakukan PHK
positive - Indah Putri Anggoro (Kepala Biro Kerja sama Luar Negeri (KLN) Kemnaker) Kami telah
dan akan terus melakukan upaya pembinaan dan pendampingan dalam mencegah PHK di masa
PPKM Darurat ini, seperti melakukan Rapat Koordinasi Nasional dengan Kepala Disnaker seluruh
wilayah Jawa dan Bali serta Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan
positive - Indah Putri Anggoro (Kepala Biro Kerja sama Luar Negeri (KLN) Kemnaker) Selain itu,
Menteri Ketenagakerjaan juga sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020, yang di
antaranya memuat pedoman terkait dengan pengupahan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya agar tidak terjadi Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat. Direktur Jenderal Pengadilan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah
Putri Anggoro menyatakan kebijakan pembatasan tersebut memang berdampak terhadap
operasional usaha sehingga mempengaruhi kekuatan finansial perusahaan. Utamanya, bagi
industri atau perusahaan yang termasuk kategori esensial dan non-esensial.
KEMNAKER BELUM PUNYA DATA VALID SOAL PHK DI WILAYAH PPKM DARURAT
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya agar tidak terjadi Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat.
Direktur Jenderal Pengadilan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Putri
Anggoro menyatakan kebijakan pembatasan tersebut memang berdampak terhadap operasional
57
