Page 135 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Soal UMP, Pengusaha Minta Mendagri Beri Sanksi ke Anies Baswedan
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/12/20/223100226/soal-ump-
pengusaha-minta-mendagri-beri-sanksi-ke-anies-baswedan
Jurnalis Muhammad Idris
Tanggal 2021-12-20 22:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000

Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Apindo bersama Kadin, kami meminta
Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah
melawan hukum regulasi ketenagakerjaan
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Terutama dalam hal pengupahan (UMP Jakarta
2022), karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi hubungan industrial
dan perekonomian nasional

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kami juga mengimbau perusahaan untuk tidak
menerapkan revisi UMP DKI yang telah diumumkan Gubernur DKI sambil menunggu keputusan
PTUN berkekuatan hukum tetap

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Sangat
aneh Pak Gubernur menetapkan jilid kedua, mungkin ada jilid ketiga lagi. Ini sekiranya yang
sangat disayangkan. Kami hanya membutuhkan kepastian hukum, tidak berubah-ubah. Bukan
masalah naik turunnya tapi dengan perubahan seperti itu jadi kami sebagai pelaku usaha kurang
bisa memproyeksikan jalannya usaha itu
positive - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Kiranya
Bapak Anies Baswedan tetap berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu UU Cipta Kerja dan PP
36/2021 tentang Pengupahan

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Artinya
clear itu tidak memenuhi prasyarat tripartit untuk ditetapkan Pak Anies. Kami dari pengusaha
tetap memedomani yang pertama. Itu yang kami anggap sah sesuai regulasi yang ada di
Indonesia

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Apakah
revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas

134