Page 136 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Padahal
tidak ada korelasinya. Kalau mau minta perbaikan formula itu karena itu PP yang ditanda tangani
Presiden, langsung saja ke Pak Presiden, kira-kira begitu

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Investor
dan kami sebagai pelaku usaha itu satu kata kuncinya, kepastian hukum dari pemerintah.
Kepastian itu tidak berubah-ubah, maksudnya. Lha ini Pak Anies berubah-ubah

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Penetapan
UMP (UMP Jakarta 2022) pertama yang deadline sebelum 21 November itu sudah melalui
mekanisme yang ada. Pas, sah, kami bisa terima. Tapi kok ada jilid kedua. Jangan-jangan nanti
mendekati 2024 ada jilid 10 mungkin. Itu yang kami khawatirkan, kan tidak karu-karuan. Yang
kami persoalkan adalah mekanisme yang tidak benar dilakukan Pak Anies

Ringkasan

Kalangan pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas keputusannya
merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 ( UMP Jakarta 2022 ).

SOAL UMP, PENGUSAHA MINTA MENDAGRI BERI SANKSI KE ANIES BASWEDAN

Kalangan pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas keputusannya
merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 ( UMP Jakarta 2022 ).

"Apindo bersama Kadin, kami meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi
kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan," kata Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dilansir dari Antara, Senin
(20/12/2021).

"Terutama dalam hal pengupahan (UMP Jakarta 2022), karena hal tersebut berpotensi
menimbulkan iklim tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian nasional," kata
dia lagi.

Hariyadi mengatakan dunia usaha juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk
memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah yang tidak memahami peraturan
perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat
UU 23 tahun 2014, Pasal 373.

Pengusaha juga akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) yang dikoordinasikan oleh Apindo DKI Jakarta. Namun, lanjut Hariyadi, pihaknya baru
akan melayangkan gugatan setelah revisi UMP resmi diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub)
terbit.

"Kami juga mengimbau perusahaan untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI yang telah
diumumkan Gubernur DKI sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap,"
katanya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz, dalam kesempatan
yang sama menilai revisi UMP Jakarta 2022 yang baru keluar dari jalur yang telah disepakati
bersama.

135