Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 186
Ida menjelaskan ada empat hal urgensi RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI
menjadi Undang-Undang (UU). Pertama, perpindahan lapangan kerja ke negara lain. Kedua,
daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain.
"Ketiga, penduduk yang tidak/belum bekerja akan semakin tinggi. Keempat, Indonesia terjebak
dalam middle income trap," ujar Ida di Jakarta, Minggu (11/10/2020). Selain itu, Ida juga secara
rinci memaparkan hal-hal yang selama ini salah dipahami oleh masyarakat tentang UU Cipta
Kerja. ( ) Ketua FRI sekaligus Rektor IPB Arif Satria menyambut positif adanya silaturrahmi
Forum Rektor dengan pemerintah. Ajang ini sangat penting untuk memperkuat komunikasi dan
silaturahmi sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang substansi UU Cipta
Kerja.
"Ini kesempatan sangat baik juga bagi para rektor untuk memberi masukan kepada pemerintah
baik tentang substansi maupun aspek hukum UU Cipta Kerja," katanya.
Dialog dengan para rektor itu berjalan hangat dan solutif. Para rektor mengapresiasi langkah
Menaker membuka silaturahmi dengan kampus melalui para rektor.
Menurut mereka, ini pertama kali para rektor diundang untuk membicarakan secara rinci dan
substantive UU Cipta Kerja, sekaligus mengklarifikasi begitu banyaknya isu-isu tidak benar yang
luas beredar.
Para rektor juga meminta agar UU Cipta Kerja, setelah nantinya resmi diserahkan DPR kepada
pemerintah, dapat juga mereka terima. "Dengan RUU Cipta Kerja kita harapkan adanya
perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan
kesempatan kerja," jelas Ida. ( ) Belum lagi ada 7,05 juta pengangguran pada tahun 2019 plus
3,5 juta orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid ini. "Mari kita gotong royong
mengatasi ini semua," tukasnya.
Selain Rektor IPB Diskusi Forum Rektor dihadiri Rektor UGM, UTI, Universitas Al-Azhar, Unessa,
Perbanas, Unand Padang, Untan, Ketua STIKES Mitra Keluarga, UNG, UNP, Unimal, ITB-AD, ISBI
Bandung, UNP Padang, Telkom University, Direktur Poltek Pos, UIN Jakarta, Rektor Unsrat,
Unbraw Malang, Unila, Univ. Al Ghifari Bandung dan Universitas Pertamina.
(ind).
185