Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 211
"Kami jelaskan kepada beliau tentang klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja. Kemudian kami
mendiskusikannya karena beliau juga bersama pengurus PBNU yang lain," kata Ida Fauziyah
dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).
Ida Fauziyah memastikan pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak-hak buruh.
Menurut Ida Fauziyah, setelah didiskusikan, Said Aqil Siroj menjadi lebih memahami duduk
persoalan.
"Setelah berdiskusi dengan beliau tentang klaster ketenagakerjaan, saya kira beliau mengerti
dan yang harus didorong adalah memastikan perlindungan," katanya.
Merespons hal tersebut Said Aqil Siroj menyatakan pihaknya akan tetap mengajukan uji materi
atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Ida juga berencana berkeliling ke berbagai elemen masyarakat lain untuk membahas Omnibus
Law klaster ketenagakerjaan.
"Dialog sosial dan silaturahmi akan saya terus lakukan terutama kepada stakeholder
ketenagakerjaan," kata Ida.
Setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober lalu, Menaker menyatakan
bahwa ia ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk merumuskan sejumlah Peraturan Pemerintah
(PP) yang akan menjadi turunan dari UU terkait klaster ketenagakerjaan.
Ida meyakinkan bahwa pemerintah sangat terbuka kepada serikat pekerja/serikat buruh selama
proses perumusan.
Ida juga akan mengundang serikat pekerja/serikat buruh untuk memberikan masukan dalam
perumusan PP tersebut.
Penjelasan Jokowi Dalam video berdurasi sekitar 12 menit, Jokowi memberikan penjelasan dan
menegaskan sikap pemerintah terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Berikut keterangan lengkap Presiden Jokowi terkait UU Cipta Kerja ; Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak ibu saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pagi tadi
saya sudah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang undang-undang Cipta Kerja bersama
jajaran pemerintah dan para gubernur.
Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum persetujuan untuk
melakukan reformasi struktural dan mempercepat transportasi ekonomi.
Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi,
urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan
dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan
kemudahaan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah,
serta urusan kawasan ekonomi.
Dalam rapat terbatas tersebut saya tegaskan kenapa kita membutuhkan undang-undang Cipta
Kerja? Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda, yang
masuk ke pasar kerja. Sehingga, kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak.
Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja
terdampak pandemi Covid-19.
210
