Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 213
Yang sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL (Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan). Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada bagi industri besar harus studi
AMDAL yang ketat. Tapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan.
Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan.
Ini juga tidak benar karena yang diatur hanya pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK).
Sedangkan pendidikan tidak diatur dalam undang-undang ini, apalagi perizinan untuk pendidikan
di pondok pesantren, itu sama sekali tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dan
aturannya yang selama ini ada tetap berlaku.
Kemudian diberitakan, bahwa keberadaan Bank Tanah. Bank Tanah ini diperlukan untuk
menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional,
pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria.
Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan
lahan, dan kita selama ini tidak memiliki Bank Tanah.
Saya tegaskan lagi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi
kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, tidak ada.
Perizinan berusaha dan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ini agar tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah dan penetapan NSPK ini dapat
nanti akan diatur dalam PP atau Peraturan Pemerintah.
Selain itu, kewenangan perizinian atau non perizinan berusaha tetap ada di Pemda sehingga
tidak ada perubahan bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis, dan
prosedur berusaha di daerah.
Dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu, ini yang penting di sini, jadi ada service
level of agreements, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati.
Saya perlu tegaskan juga Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan
pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres). Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres
yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.
Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih
terbuka usulan-usulan dan masukan-masukan dari daerah-daerah.
Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat
memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupannya bagi keluarga mereka.
Dan kalau masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini silahkan
mengajukan uji materi atau Judical Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sistem ketatanegaan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi kalau masih ada yang tidak puas
dan menolak silahkan diajukan uji materi ke MK.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
212
