Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 217

Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan
              lahan, dan kita selama ini tidak memiliki Bank Tanah.
              Saya  tegaskan  lagi  bahwa  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini  tidak  melakukan  resentralisasi
              kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, tidak ada.

              Perizinan  berusaha  dan  pengawasan  tetap  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan
              NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan pemerintah pusat.

              Ini agar tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah dan penetapan NSPK ini dapat
              nanti akan diatur dalam PP atau Peraturan Pemerintah.

              Selain itu, kewenangan perizinian atau non perizinan berusaha tetap ada di Pemda sehingga
              tidak ada perubahan bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis, dan
              prosedur berusaha di daerah.
              Dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu, ini yang penting di sini, jadi ada service
              level of agreements, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati.

              Saya perlu tegaskan juga Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan
              pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres). Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres
              yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.

              Kita  pemerintah  membuka  dan  mengundang  masukan-masukan  dari  masyarakat  dan  masih
              terbuka usulan-usulan dan masukan-masukan dari daerah-daerah.

              Pemerintah  berkeyakinan  melalui  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini  jutaan  pekerja  dapat
              memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupannya bagi keluarga mereka.

              Dan  kalau  masih  ada  ketidakpuasan  terhadap  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini  silahkan
              mengajukan uji materi atau Judical Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

              Sistem ketatanegaan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi kalau masih ada yang tidak puas
              dan menolak silahkan diajukan uji materi ke MK.


              Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
              Terima kasih  Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





























                                                           216
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222