Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 215
Sebelumnya ia juga berkunjung ke kediaman Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(Ketum PBNU) KH Said Aqil Siroj beserta jajaran pengurus PBNU di Jakarta, Sabtu (10/10/2020).
Kepada Said Aqil Siroj , ia memastikan pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak-hak
buruh.
Menurut Ida, setelah didiskusikan, Said Aqil Siroj menjadi lebih memahami duduk persoalan.
"Setelah berdiskusi dengan beliau tentang klaster ketenagakerjaan, saya kira beliau mengerti
dan yang harus didorong adalah memastikan perlindungan," ujarnya.
Ida meyakinkan bila pemerintah sangat terbuka kepada serikat pekerja/serikat buruh selama
proses perumusan.
Ida juga akan mengundang serikat pekerja/serikat buruh agar dapat memberikan masukan
dalam perumusan PP tersebut.
Penjelasan Jokowi Dalam video berdurasi sekitar 12 menit, Jokowi memberikan penjelasan dan
menegaskan sikap pemerintah terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Berikut keterangan lengkap Presiden Jokowi terkait UU Cipta Kerja ; Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak ibu saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pagi tadi
saya sudah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang undang-undang Cipta Kerja bersama
jajaran pemerintah dan para gubernur.
Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum persetujuan untuk
melakukan reformasi struktural dan mempercepat transportasi ekonomi.
Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi,
urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan
dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan
kemudahaan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah,
serta urusan kawasan ekonomi.
Dalam rapat terbatas tersebut saya tegaskan kenapa kita membutuhkan undang-undang Cipta
Kerja? Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda, yang
masuk ke pasar kerja. Sehingga, kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak.
Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja
terdampak pandemi Covid-19.
Dan sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA
ke bawah, dimana 39 persen berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong lapangan
pekerjaan baru, khususnya di sektor padat karya.
Jadi Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-
banyaknya bagi cara pecari kerja serta para pengangguran.
Kedua, dengan undang-undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya Usaha
Mikro Kecil untuk membuka usaha baru.
Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan usaha untuk Usaha
Mikro Kecil (UMK) tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Sangat simpel.
Pembentukan PT atau Perseroan Terbatas juga dipermudah tidak ada lagi pembatasan modal
minimum.
214
