Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 268
Judul Jokowi Sebut Upah Dibayar Perjam Hoaks, Buruh Ungkap Fakta
Sebenarnya
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2020/10/11/100405/jokowi-sebut-upah-
dibayar-perjam-hoaks-buruh-ungkap-fakta-sebenarnya
Jurnalis Bangun Santoso
Tanggal 2020-10-11 10:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Jokowi (Presiden RI) Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa
dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil
negative - Said (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Faktanya, aturan dalam
omnibus law (tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU 13 Tahun 2003) memungkin adanya
pembayaran upah satuan waktu, yang bisa menjadi dasar pembayaran upah per jam
neutral - Said (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Di mana upah per jam
yang dihitung per jam ini pernah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, sebagaimana bisa
kita telusuri kembali dari berbagai pemberitaan di media
negative - Said (None) Adapun permintaan buruh adalah menegaskan di dalam Ommibus Law
UU Cipta kerja, bahwa upah per jam tidak dibuka ruang untuk diberlakukan
Ringkasan
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengklarifikasi sejumlah informasi dan hoaks yang terdapat
dalam Undang-Undang Cipta Kerja . Salah satunya soal upah pekerja yang dibayarkan per jam.
Jokowi bilang upah minimum tidak dibayarkan per jam, aturan ini kata dia sama dengan dalam
Undang-Undang Nomor UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak ada dalam
UU Cipta Kerja .
JOKOWI SEBUT UPAH DIBAYAR PERJAM HOAKS, BURUH UNGKAP FAKTA
SEBENARNYA
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengklarifikasi sejumlah informasi dan hoaks yang terdapat
dalam Undang-Undang Cipta Kerja . Salah satunya soal upah pekerja yang dibayarkan per jam.
267
