Page 271 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 271

KONTROVERSI OMNIBUS LAW, HOTMAN PARIS SENGGOL MENTERI TENAGA KERJA
              IDA FAUZIYAH
              Yang menggemparkan pekan ini, pengesahan Undang-undang Cipta Kerja atau  Omnibus Law
              oleh  DPR  RI.  Aksi  ini  mengundang  protes  keras  masyarakat  dan  memantik  reaksi  sejumlah
              selebritas, termasuk  Hotman Paris  Hutapea.

              Melalui unggahan video di akun Instagram terverifikasinya,  Hotman Paris  menyampaikan pesan
              terbuka ke sejumlah pihak. Salah satunya, kepada Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah.

              Sabtu (10/10/2020),  Hotman Paris  mengunggah sebuah video tengah berenang di kolam. Di
              sela  aktivitas  tersebut, Hotman  Paris  menyampaikan  perspektif tentang  beratnya  buruh  saat
              menuntut hak pesangon.

              "Saran kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja dan DPR yang terhormat, terlepas setuju atau tidak
              dengan  Omnibus Law  ,"  presenter Hotman Paris Show  dan  Hotroom  menyapa Menteri dan
              anggota dewan.

              "Dalam 36 tahun pengalaman saya sebagai pengacara, masalah yang dihadapi buruh adalah
              dalam menuntut pesangon karena prosedur hukumnya sangat panjang," Hotman Paris memberi
              tahu.

              Buruh dengan gaji yang dipunya tak mampu membayar jasa pengacara untuk memperjuangkan
              hak menerima pesangon di muka hakim. Mencari bantuan ke Dinas Pengawas Depnaker pun
              susah.

              "Sementara dia tidak mampu membayar pengacara yaitu dimulai dengan kalau majikan menolak
              maka harus melalui Dinas Pengawas Depnaker. Depnaker tidak punya  power  hanya berupa
              saran," imbuhnya.
              Mau  tak  mau  buruh  harus  menuntut  haknya  ke  pengadilan.  Perjuangan  di  pengadilan  tak
              seringkas  yang  dibayangkan.  Hotman  Paris  menerangkan,  peradilan  seputar  pesangon  bisa
              menahun dan menelan biaya tak sedikit.

              "Di pengadilan bisa sampai PK Mahkamah Agung. Bayangkan honor pengacara berapa? Jadi
              bisa-bisa honor pengacara jauh lebih besar dari uang pesangon. Itulah masalah utama yang
              dihadapi oleh buruh," urainya.

              "Sementara  si  buruh  tidak  punya  kemampuan  beracara  di  pengadilan.  Jadi  ubah  hukum
              acaranya, persingkat. Itu kalau mau menolong buruh, salam Hotman Paris," pungkas pengacara
              kelahiran 20 Oktober 1959.

              Hotman Paris bukan  satu-satunya  figur  publik yang  bereaksi  atas  Omnibus  Law.  Jefri  Nichol
              bahkan turun ke jalan untuk menyuarakan kegelisahan atas pengesahan Omnibus Law. Aksinya
              viral di jagat maya.

















                                                           270
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276