Page 269 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 269
Jokowi bilang upah minimum tidak dibayarkan per jam, aturan ini kata dia sama dengan dalam
Undang-Undang Nomor UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak ada dalam
UU Cipta Kerja .
"Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan
berdasarkan hasil," kata Jokowi.
Menanggapi hal itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membantah
pernyataan orang nomor satu di Indonesia tersebut.
"Faktanya, aturan dalam omnibus law (tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU 13 Tahun
2003) memungkin adanya pembayaran upah satuan waktu, yang bisa menjadi dasar
pembayaran upah per jam," kata Said kepada Suara.com, Minggu (11/12/2020).
Jika yang dimaksud adalah upah pekerja dibayarkan per jam, ujar Said, maka buruh akan
dirugikan dan otomatis pasti akan menghapus ketentuan upah minimum bagi buruh/pekerja.
"Di mana upah per jam yang dihitung per jam ini pernah disampaikan oleh Menteri
Ketenagakerjaan, sebagaimana bisa kita telusuri kembali dari berbagai pemberitaan di media,"
katanya.
Sebelum ada omnibus law Cipta Kerja, upah buruh /pekerja diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan itu tertuang di pasal 88 hingga pasal
98.
Dengan kebijakan itu, selama ini lahir upah minimum provinsi (UMP), upah minimum
kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral.
Dengan lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja, ada isu UMP, UMK, dan upah minimum sektoral
dihapuskan sehingga buruh menolaknya.
"Adapun permintaan buruh adalah menegaskan di dalam Ommibus Law UU Cipta kerja, bahwa
upah per jam tidak dibuka ruang untuk diberlakukan," pungkasnya.
268
