Page 273 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul CEk FAKTA: 12 Hoaks terkait Omnibus Law Cipta Kerja, ini Faktanya...
Nama Media harianjogja.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://cekfakta.harianjogja.com/read/2020/10/11/566/1052222/cek-
fakta-12-hoaks-terkait-omnibus-law-cipta-kerja-ini-faktanya
Jurnalis Newswire
Tanggal 2020-10-11 07:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - None (None) Setelah ditelusuri, klaim bahwa Omnibus Law menghapus hak cuti haid,
hamil dan melahirkan adalah tidak benar. Hal itu setelah mendapat keterangan Menteri
Perekonomian Airlangga Hartanto bahwa dipastikan cuti haid, hamil dan melahirkan dalam UU
Cipta Kerja tidak dihapus. Ketentuan itu, masih sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

neutral - None (None) UU Omnibus Law tetap mengatur tentang pesangon. Hal itu dipastikan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers melalui virtual pada 7 Oktober
2020. Saat itu, Ida mengatakan, UU Cipta Kerja juga mengatur jaminan kehilangan pekerjaan.
Para pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan uang tunai, pelatihan kerja dan akses
informasi serta penempatan kerja yang di-manage oleh pemerintah.

negative - None (None) Informasi tersebut tidak benar alias hoaks, karena tidak ada pasal
penyebutan upah dihitung per jam di Omnibus Law. Faktanya Pasal 88B menyebut bahwa upah
ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Ketentuan lebih lanjut mengenai
upah berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil diatur dalam peraturan pemerintah.

negative - UMPS Hoaks (None) Setelah ditelusuri informasi tersebut tidak benar alias hoaks.
Faktanya, dari 14 alasan PHK dalam pasal 154a, tidak terdapat alasan bahwa protes yang
dilakukan buruh menjadi alasan PHK. Di luar 14 alasan itu, menurut UU Cipta Kerja, dapat
ditetapkan alasan PHK lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama.

negative - UMPS Hoaks (None) Setelah ditelusuri, klaim itu dihapus dalam UU Cipta Kerja adalah
salah. Dikutip dari Kompas.com dalam artikel yang berjudul

Ringkasan

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) mengidentifikasi
sejumlah berita bohong atau hoaks yang bertebaran di sejumlah media sosial terkait Omnibus
Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah disahkan DPR dan Pemerintah.

272