Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 275

Fakta: "Dalam Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 42 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003
              memuat syarat memperkerjakan TKA di Indonesia. Dalam pasal itu, menyebutkan bahwa setiap
              pemberi  kerja  yang  memperkejakan  tenaga  asing  wajib  memiliki  pengesahan  rencana
              penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat."  9. Status Karyawan Tetap  Hoaks:
              Beredar  di  media  sosial  penghapusan  status  karyawan  tetap  dan  diganti  menjadi  karyawan
              kontrak dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

              Fakta:  "Setelah  ditelusuri,  informasi  itu  salah.  Faktanya,  dalam  Pasal  89  tentang  perubahan
              terhadap Pasal 56 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi perjanjian kerja dibuat untuk waktu
              tertentu atau waktu tidak tertentu."  10. Tak Pakai Masker  Hoaks: Tersebar di medsos foto para
              menteri dan anggota DPR yang tidak pakai masker pada saat pengesahan Omnibus Law UU
              Cipta Kerja.

              Fakta: "Dikutip dari Cekfakta.tempo.co, klaim bahwa foto para menteri dan anggota DPR itu
              diambil saat UU Cipta Kerja diketok pada 5 Oktober 2020 adalah salah. Foto tersebut merupakan
              foto yang diambil pada 12 Februari 2020, sebelum adanya kasus pertama positif Covid-19 di
              Indonesia."  11. Libur Hari Raya dan Istirahat Salat Jumat  Hoaks: UU Cipta Kerja menghapus
              libur hari raya pekerja menjadi hanya di tanggal merah dan istirahat Ibadah Sholat Jumat hanya
              1 Jam.

              Fakta: "Setelah ditelusuri, informasi itu keliru. Tidak ada ketentuan itu dalam Omnibus Law. DPR
              melalui laman Instagram-nya menegaskan sejak dulu penambahan libur diluar tanggal merah
              adalah kebijakan pemerintah dan tidak diatur oleh undang-undang."  12. Kontrak Seumur Hidup
              Hoaks: Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup.

              Fakta:  "Informasi  tersebut  telah  dibantah  dan  tidak  benar  oleh  Ketua  Asosiasi  Pengusahan
              Indonesia  (Apindo)  Bidang  Ketenagakerjaan  dan  Jaminan  Sosial,  Harjianto.  Ia  mengatakan
              nantinya kontrak akan diatur di Peraturan Pemerintah (PP) beserta kompensasinya."  Sumber :
              suara.com.








































                                                           274
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280