Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

CEK FAKTA: 12 HOAKS TERKAIT OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, INI FAKTANYA...

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo)
mengidentifikasi sejumlah berita bohong atau hoaks yang bertebaran di sejumlah media sosial
terkait Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah disahkan DPR dan Pemerintah.

Kominfo mencatat setidaknya ada sekitar 12 isu hoaks.

Berikut paparan dari Kominfo terkait hoaks dan fakta seputar Omnibus Law Cipta Kerja yang
diterima Suara.com , Sabtu (10/10/2020): 1. Cuti Haid, Hamil, dan Melahirkan Hoaks:
Penghapusan cuti haid, hamil, dan melahirkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Fakta: "Setelah ditelusuri, klaim bahwa Omnibus Law menghapus hak cuti haid, hamil dan
melahirkan adalah tidak benar. Hal itu setelah mendapat keterangan Menteri Perekonomian
Airlangga Hartanto bahwa dipastikan cuti haid, hamil dan melahirkan dalam UU Cipta Kerja tidak
dihapus. Ketentuan itu, masih sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan." 2. Pesangon Hoaks: Penghapusan pesangon dalam UU Cipta Kerja yang
tersebar di media sosial.

Fakta: "UU Omnibus Law tetap mengatur tentang pesangon. Hal itu dipastikan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers melalui virtual pada 7 Oktober 2020. Saat
itu, Ida mengatakan, UU Cipta Kerja juga mengatur jaminan kehilangan pekerjaan. Para pekerja
yang terkena PHK akan mendapatkan uang tunai, pelatihan kerja dan akses informasi serta
penempatan kerja yang di-manage oleh pemerintah." 3. Upah Buruh Hoaks: Upah buruh
dihitung per jam dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Fakta: "Informasi tersebut tidak benar alias hoaks, karena tidak ada pasal penyebutan upah
dihitung per jam di Omnibus Law. Faktanya Pasal 88B menyebut bahwa upah ditetapkan
berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Ketentuan lebih lanjut mengenai upah
berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil diatur dalam peraturan pemerintah." 4. Bebas
PHK Karyawan Hoaks: Tersebar di media sosial Twitter, perusahaan dapat bebas mem-PHK
karyawan dalam UU Cipta Kerja.

Fakta: "Setelah ditelusuri informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Faktanya, dari 14 alasan
PHK dalam pasal 154a, tidak terdapat alasan bahwa protes yang dilakukan buruh menjadi alasan
PHK. Di luar 14 alasan itu, menurut UU Cipta Kerja, dapat ditetapkan alasan PHK lainnya dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama." 5. UMK, UMP, dan
UMPS Hoaks: Penghapusan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Provinsi (UMP),
UMPS.

Fakta: "Setelah ditelusuri, klaim itu dihapus dalam UU Cipta Kerja adalah salah. Dikutip dari
Kompas.com dalam artikel yang berjudul "UMK Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja?, Menaker:
Saya Tegaskan Upah Minimum Kabupaten dan Kota Tetap Dipertahankan." 6. Jaminan Sosial
dan Kesejahteraan Hoaks: Penghapusan jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya dalam UU
Cipta Kerja.
Fakta: "DPR melalui laman Instagram-nya mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar itu
adalah tidak benar. Pihaknya menegaskan bahwa jaminan sosial tetap ada." 7. Disusun Diam-
diam Hoaks: RUU Cipta Kerja disusun secara diam-diam.

Fakta: "Klaim RUU Cipta Kerja disusun secara diam-diam oleh DPR adalah salah. Ketua Badan
Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengklaim pembahasan Omnibus Law dilakukan
secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. Di mana bisa diakses melalui TV Parlemen dan
media sosial DPR RI." 8. TKA Bebas Masuk Hoaks: UU Cipta Kerja mengatur Tenaga Kerja Asing
(TKA) dapat bebas masuk ke Indonesia.

273