Page 362 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 362
Judul Polemik UU Cipta Kerja Siap Bergeser ke MK
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis abdul basith
Tanggal 2020-10-10 05:38:00
Ukuran 298x278mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 63.325.000
News Value Rp 189.975.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kami akan membuat
gugatan melalui jalur hukum untuk membatalkan UU Cipta Kerja, melanjutkan gerakan aksi
secara konstitusional, serta melakukan kampanye kepada masyarakat nasional maupun
internasional tentang alasan mengapa buruh menolak om-nibus law khususnya klaster
ketenagakerjaan
positive - M K. (None) Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja, silakan melakukan
uji materi melalui MK
negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan
Industrial) Baik investor maupun pekerja memerlukan kepastian. Kalau pengusaha kepastian
berusaha, sementara pekerja ke-pastian atas adanya perlindungan. Kalau dibaca UU Cipta Kerja,
dua-duanya terjamin
neutral - Anwar Sa-nusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Nanti akan diatur
lebih lanjut di PP yang sedang disiapkan
negative - Willie Farianto (None) Semua disamaratakan, kemudian diberikan satu kewajiban
hukum yang sama. Ini yang saya pahami sebagai persoalan ketidakmampuan
Ringkasan
Klaster aturan Ketenagakerjaan menjadi poin paling disorot dalam Undang-Undang (UU) tentang
Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin (5/10) lalu. Sejumlah poin baru yang merevisi UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja tidak bisa diterima oleh
buruh. Sebagai bentuk penolakan, mereka melakukan mogok kerja nasional 6-8 Oktober.
Menanggapi penolakan buruh, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pihak yang
keberatan atas UU Cipta Kerja agar mengajukan Uji materi ke MK. "Jika masih ada ketidakpuasan
terhadap UU Cipta Kerja, silakan melakukan uji materi melalui MK," ujarnya dalam keterangan
di Istana Bogor kemarin.
361
