Page 364 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 364
Untuk itu, Willie berharap, perbedaan perlakuan, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan
menengah (IJMKM), untuk memperlakukan pekerjanya bisa menjadi sinyal positif perbaikan tata
kelola hubungan industrial di Indonesia di masa mendatang.
Sementara pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga (Unair) Hadi Subhan menilai,
peraturan ketenagakerjaan bukan faktor utama penghambat investasi masuk ke Indonesia.
Itu sebabnya, Hadi mengatakan, pemerintah semestinya memperbaiki aspek-aspek penghambat
investasi. Ia menyebut, ada lima aspek penghambat penanaman modal: korupsi, inefisiensi
birokrasi, akses ke pembiayaan, infrastruktur tak memadai, dan kebijakan tidak stabil.
Poin Baru UU Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
a. Pemberian kompensasi setelah PKWT berakhir, baik karena jangka waktu perjanjian berakhir
-atau selesainya pekerjaan. '
b. PKWT hanya dibuat untuk pekerjaan yang dapat selesai dalam waktu tertentu dan tidak ...
untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
2. Alih Daya
a. Tidak ada lagi ketentuan yang mengatur soal jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan, yakni
egiatan jasa penunjang dan bukan kegiatan po ok perusahaan seperti yang diatur dalam € .
YU13/2003.
b. Perlindungan pekerja, upah, dan kesejahteraan pekerja ali daya menjadi tanggungjawab
perusahaan alih daya.
3. Tenaga Kerja Asing .
a. Hanya diizinkan untuk jabatan ahli.
b. Perizinan penggunaan tenaga kerja asing : diajukan ke pemerintah pusat dan bukan lagi 7
menteri yang ditunjuk seperti UU 13/2003.
4. Upah
a. Upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi, namun upah minimum kota/kabupaten dapat
ditetapkan dengan syarat tertentu (pertumbuhan ekonomi dan inflasi kabupaten/ kota di atas
provinsi dalam kurun waktu tertentu). .
b. Upah minimum sektoral dihapuskan, namun upah minium sektoral yang sudah ada dan lebih
tinggi dari upah minimum provinsi tidak boleh Mihapuskan.
c. Kenaikan upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan koefisien
produktivitas.
5.Pesangon
a. Besaran pesangon maksirnal 25 kali upah, terdiri dari 19 kali upah dibayar pengusaha dan 6
kali dibayar pemerintah lewat BP Jamsostek melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Jumlah pesangon maksimal sebelumnya dalam UU 13/2003 adalah 32 kali upah yang dibayarkan
oleh pengusaha.
6.Jaminan Kehilangan Pekerjaan
363
