Page 424 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi DPR dan
pemerintah setuju. Pemerintah pun telah menyusun rencana selanjutnya setelah UU Cipat Kerja
disahkan.

Diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dirinya kini mendapatkan tugas baru dari
Presiden Joko Widodo untuk merumuskan paling banyak 5 Peraturan Pemerintah (PP) yang akan
jadi regulasi turunan dari UU Cipta Kerja yang terkait klaster ketenagakerjaan.

UU CIPTA KERJA SUDAH DISAHKAN DPR, APA RENCANA JOKOWI SELANJUTNYA?

DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat
paripurna, Senin (5/10/2020).

Dalam rapat paripurna tersebut, sembilan di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka
terhadap RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna.

Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi DPR dan
pemerintah setuju.

Pemerintah pun telah menyusun rencana selanjutnya setelah UU Cipat Kerja disahkan.

Diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dirinya kini mendapatkan tugas baru dari
Presiden Joko Widodo untuk merumuskan paling banyak 5 Peraturan Pemerintah (PP) yang akan
jadi regulasi turunan dari UU Cipta Kerja yang terkait klaster ketenagakerjaan.

Ini merupakan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) selanjutnya setelah DPR mengesahkan
RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja .
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato perdananya dalam Sidang Majelis Umum
(SMU) ke 75 PBB secara virtual, Rabu (23/9/2020).

Ida mengklaim, pemerintah membuka diri bagi serikat buruh selama proses perumusan PP.

Pihaknya mengundang sejumlah serikat buruh yang selama ini menolak keras pasal-pasal UU
Omnibus Law Cipta Kerja.
"UU Cipta Kerja ini memerintahkan untuk ada pengaturan lebih detailnya dalam PP, direncanakan
minimal tiga PP, maksimal lima PP yang disiapkan," kata Ida dikutip dari Antara, Jumat
(9/10/2020).

Menurut Ida, berbagai PP yang akan mengatur klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja itu
rencananya akan diselesaikan pada akhir Oktober sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Arahan Bapak Presiden dalam akhir Oktober ini seluruh peraturan pemerintah itu akan kita
selesaikan," tegas Ida.

Pembuatan PP klaster ketenagakerjaan itu akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
ketenagakerjaan termasuk serikat buruh/pekerja dan dunia usaha yang diwakilkan Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ida meminta bantuan untuk menyampaikan hasil sosialisasi itu kepada serikat pekerja dan dunia
usaha.

423