Page 423 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 423
Judul UU Cipta Kerja Sudah Disahkan DPR, Apa Rencana Jokowi Selanjutnya?
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/09/uu-cipta-kerja-
sudah-disahkan-dpr-apa-rencana-jokowi-selanjutnya
Jurnalis Ekarista Rahmawati Putri
Tanggal 2020-10-09 21:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) UU Cipta Kerja ini memerintahkan untuk ada
pengaturan lebih detailnya dalam PP, direncanakan minimal tiga PP, maksimal lima PP yang
disiapkan,
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) UU Cipta Kerja ini memerintahkan untuk ada
pengaturan lebih detailnya dalam PP, direncanakan minimal tiga PP, maksimal lima PP yang
disiapkan,
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) UU Cipta Kerja ini memerintahkan untuk ada
pengaturan lebih detailnya dalam PP, direncanakan minimal tiga PP, maksimal lima PP yang
disiapkan,
positive - Jokowi (Presiden RI) Sehingga kebutuhan lapangan kerja baru sangat mendesak
negative - Jokowi (Presiden RI) Di tengah pandemi terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran
dan 3,5 juta terdampak pandemi Covid-19,
negative - Jokowi (Presiden RI) Di tengah pandemi terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran
dan 3,5 juta terdampak pandemi Covid-19,
positive - Jokowi (Presiden RI) Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan
lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta pengangguran,
positive - Jokowi (Presiden RI) Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan
lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta pengangguran,
Ringkasan
DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat
paripurna, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut, sembilan di DPR kembali
menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna. Fraksi PKS
dan Fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.
422