Page 418 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Terkait dengan upah minimum, tata cara
penetapan upah minimum sudah kami melaporkan kepada Pak Presiden
positive - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Memang di PP tersebut dalam kurun waktu 5
tahun akan ada peninjauan KHL dan jatuhnya adalah pada tahun 2021. Ada perubahan
komponen KHL untuk tahun 2021 ini

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Terdapat prinsip-prinsip umum yang dipatuhi
dalam penyusunan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Penyusunan ketentuan klaster
ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003.
Ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada UU 13/2003

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Disamping itu, RUU Cipta Kerja mengatur
perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWT

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Dalam rangka pengawasan terhadap
Perusahaan Alih Daya, RUU Cipta Kerja juga mengatur syarat-syarat perizinan terhadap
perusahaan Alih Daya yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS)

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Dengan adanya kejelasan dalam konsep
penetapan Upah Minimum dimaksud, maka RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai
penangguhan pembayaran Upah Minimum

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) RUU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang
mengalami proses PHK

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Kemudian dalam rangka memberikan jaminan
sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK, RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang manfaatnya berupa uang tunai, akses
informasi pasar kerja dan pelatihan kerja

negative - Said Iqbal (Ketua KSPI) Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak
keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional
yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing

Ringkasan

Pemerintah menyatakan, kalangan buruh selama ini tidak komprehensif memahami isi pasal
demi pasal dalam UU Cipta Kerja yang disahkan Rapat Paripurna DPR RI. Pemerintah
menyatakan, hak-hal normatif buruh, mulai dari hak cuti hamil dan melahirkan sampai upah
minimum tetap dijamin dalam UU Cipta Kerja .

RINCIAN PASAL YANG MENURUT PEMERINTAH JUSTRU JAMIN HAK-HAK BURUH DI
UU CIPTA KERJA

JAKARTA - Pemerintah menyatakan, kalangan buruh selama ini tidak komprehensif memahami
isi pasal demi pasal dalam UU Cipta Kerja yang disahkan Rapat Paripurna DPR RI.

Pemerintah menyatakan, hak-hal normatif buruh, mulai dari hak cuti hamil dan melahirkan
sampai upah minimum tetap dijamin dalam UU Cipta Kerja .

417